Menhub: Soal Pembentukan Majelis Profesi Penerbang, Itu 'PR' Kita untuk Melakukan Tindak Lanjut

TRIBUNWOW.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi angkat bicara soal rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait kecelakaan Lion Air JT 610.

Hal ini disampaikan Budi ketika menjadi narasumber di acara Breaking News, Kompas TV bertajuk 'Ada Apa dengan Lion Air', Rabu (31/10/2018) malam.

Mulanya, pembawa acara Budiman Tanuredjo bertanya mengenai hasil rekomendasi KNKT.

"Banyak orang yang bertanya rekomendasi KNKT, sebetulnya apa? Setelah kasus diselidiki, kemudian apa hasil dari KNKT dan kemana hasil itu?" tanya Budiman.

"Hasil itu biasanya diberikan kepada saya, kemudian saya mendistribusikan itu dan merapatkannya dengan stakeholder," jawab Menhub.

Menhub mengatakan bahwa KNKT akan memberikan rekomendasi yang profesional.

"Tapi banyak orang yang agak skeptis dengan rekomendasi dari KNKT, dan terbukti serial kecelakaan-kecelakaan pesawat itu tidak ada nampak improvement dari sisi pengawasan maupun dari sisi perawatan," ujar Budiman.

• Pencarian Lion Air JT 610 Mulai Menemukan Titik Terang

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menhub mengatakan bahwa ia belum pernah memiliki pengalaman menangani kecelakaan udara yang besar.

Namun, sejauh ini ia percaya dengan apa yang direkomendasikan oleh KNKT.

"Kalau untuk kecelakaan udara saya belum pernah menangani kecelakan udara yang besar, yang saya alami adalah kereta api, kapal, dll, dan sejauh ini apa yang direkomendasikan KNKT sangat kredibel," jawab Menhub.

Budiman lalu menanyakan soal hasil rekomendasi KNKT yang seharusnya ada tindak lanjut. 

"Kalau kita baca di UU Penerbangan di situ disyaratkan bahwa hasil rekomendasi KNKT jika membutuhkan tindak lanjut adalah semacam ada Majelis Profesi Penerbang. Itu diamanatkan UU no 1 tahun 2009, dan sampai sekarang di mana keberadaan Majelis Profesi Penerbang itu?," tanya Budiman.

• Soal Pembebastugasan Direktur Teknik, Mantan Menhub Jusman Syafii Jamal: Indikasi Ada Persoalan

"Ya memang dalam hal untuk kelangkapan fungsi-fungsi itu kita belum maksimal, katakan Mahkamah Pelayaran saja yang sudah kita bentuk kita masih mencari bentuk bagaimana Mahkamah Pelayaran ini bisa difungsikan dengan baik dan independen, dan ini belum maksimal," jawab Menhub.

"Kita ada pekerjaan rumah untuk melakukan tindak lanjut," imbuhnya.

"Artinya bahwa sejak UU penerbang itu dibuat 2009 selesai, dan UU itu mengharuskan 2 tahun setelah selesai dibuat ada Peraturan Pemerintah yang membentuk Majelis Profesi Penerbang itu yang belum dilakukan pemerintah sejak tahun 2011?," tanya Budiman menegaskan.