Kabar Tokoh
Para Tokoh Tanggapi Pernyataan Jokowi soal 'Politikus Sontoloyo', dari Fadli Zon hingga Mardani Ali
Pernyataan Presiden Jokowi yang mengimbau warga berhati-hati dengan 'politisi sontoloyo' menuai sejumlah tanggapan, seperti Fadli Zon hingga Mardani.
Penulis: Vintoko
Editor: Claudia Noventa
Seperti yang diberitakan, awalnya Jokowi menyinggung mengenai program dana kelurahan yang mendapat banyak kritik dari sejumlah politisi dari kubu oposisi.
Jokowi heran dana kelurahan untuk rakyat justru dianggap dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2019.
"Kita semua ingin memberikan untuk masyarakat dan rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubungkan dengan politik. Enggak rampung-rampung kita ini," kata Jokowi seperti diberitakan Kompas.com.
"Itulah kepandaian para politikus, mempengaruhi masyarakat. Hati-hati, saya titip ini, hati-hati. Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang 'sontoloyo'," tambah Jokowi.
• Soal Dana Kelurahan, Andre Rosiade: Seharusnya Dibuat Payung Hukum Dulu, Baru Ajukan Anggarannya
Penjelasan Jokowi
Jokowi menjelaskan maksud soal penyebutan 'politisi sontoloyo'.
"Jadi gini menjelang pemilu, ini banyak cara-cara yang tidak sehat yang digunakan oleh politisi," kata Jokowi, Rabu (24/10/2018) dikutip dari Kompas.com.
"Segala jurus dipakai untuk memperoleh simpati rakyat, tetapi yang enggak baik sering menyerang lawan politik dengan cara-cara yang tidak beradab juga, tidak ada tata kramanya," tambah Jokowi.
Jokowi mengingatkan, saat ini bukan zamannya lagi menggunakan kampanye-kampanye politik adu domba, politik pecah belah, dan politik kebencian.
Menurut dia, kini adalah zamannya politik adu program, adu kontestasi, adu gagasan, adu ide, adu prestasi, dan adu rekam jejak.
"Kalau masih pakai cara-cara lama seperti itu, masih memakai politik kebencian, politk sara, politik adu domba, politik pecah belah, itu namanya 'politik sontoloyo'," kata Jokowi.
Namun, saat menyebut banyak 'politisi sontoloyo' kemarin, Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal politisi yang menggunakan politik kebencian. (TribunWow.com/ Rekarinta Vintoko)