4 Tahun Jokowi-JK, Fadli Zon: Tak Ada yang Mengesankan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan penilaiannya terkait empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikannya melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Selasa (23/10/2018).

Fadli Zon mengatakan, agar tidak bias dalam menilai, maka satu cara yang bisa digunakan untuk mengukur prestasi pemerintah adalah membandingkan antara capaian kerja dengan target awal yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah.

Secara umum, kata Fadli Zon, pemerintah tidak disiplin dengan target-target yang telah ditetapkan.

• 4 Tahun Menjadi Presiden, Jokowi: Tantangannya Banyak Sekali

Menurutnya, selama empat tahun pemerintahan Jokowi, tidak ada yang mengesankan.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Gerindra itu menyoroti sejumlah hal, seperti dalam bidang hukum dan HAM, pertumbuhan ekonomi, politik, pembangunan infrastruktur, kemiskinan, hingga nilai tukar rupiah.

Berikut cuitan lengkap Fadli Zon yang dirangkum TribunWow.com dari akun Twitter miliknya:

"1) Pada akhir Oktober 2018, Presiden @jokowi genap empat tahun memerintah. Agar tdk bias dlm menilai, maka salah satu cara mengukur prestasi pemerintah adlh membandingkan antara capaian kerja dengan target awal yg ditetapkan sendiri oleh pemerintah.

2) Secara umum, menurut penilaian sy, kinerja pemerintah sgt jauh panggang dari api. Pemerintah tak disiplin dgn target-target yg ditetapkannya sendiri, sehingga capaian selama empat tahun memerintah jadi tak ada yg mengesankan.

3) Nilainya di bawah rata-rata. Kalau anak sekolah, dgn nilai tsb pasti tdk naik kelas.

4) Dalam bidang hukum dan HAM, misalnya, pd Januari lalu, Majalah The Economist merilis Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017.

5) Indeks itu memaparkan penilaian ttg keberlangsungan demokrasi di setiap negara yg diukur dgn menggunakan lima variabel penilaian, yaitu (1) proses elektoral dan pluralisme, (2) keberfungsian pemerintahan, (3) partisipasi politik, (4) kultur politik, dan (5) kebebasan sipil.

6) The Economist menyebut bahwa posisi Indonesia dalam indeks tersebut merosot tajam 20 puluh peringkat dari penghitungan tahun 2016.

7) Selain itu, menurut hasil penelitian Freedom House, indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia juga mengalami kemerosotan.

8) Indonesia semula sdh masuk pd kategori negara dgn demokrasi bebas, namun kini kembali mnjd separuh bebas. Hasil penelitian tsb sejalan dgn data BPS yg menyebutkan skor demokrasi di Indonesia turun, dari angka 72 menjadi 70.

• 4 Tahun Jokowi-JK, Ini Dia 7 Momen Unik Blusukan sang Presiden

9) Semua itu menunjukkan capaian buruk sekaligus menandai kemunduran dalam kehidupan berdemokrasi kita.

10) Sementara, dari sudut ekonomi-politik, dalam catatan saya ada sekitar 8 indikator penting yang bisa dan biasa digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi pemerintah

11) seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah, cadangan devisa, defisit anggaran, rasio utang pemerintah, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

12) Jika kita menggunakan target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri, dari 8 indikator tadi, hampir semuanya tak mencapai target. Hanya satu indikator saja yang targetnya tercapai, yaitu tingkat inflasi.

13) Itupun dgn satu catatan penting: inflasi kita rendah bukan karena keberhasilan pemerintah mengatur perekonomian, melainkan karena terjadinya pelemahan daya beli masyarakat.

14) Terkait pertumbuhan ekonomi, misalnya, sejak 2014 pemerintah tak pernah menembus target yang ditetapkannya sendiri, baik target dalam RPJMN maupun target APBN. Capaian pemerintah selalu berada di bawah target.

15) Pada 2015, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN adlh 5,8%, dan target APBN 5,7%, tapi realisasinya hanya 4,8%. Pada 2016, target RPJMN 6,6%, lalu target APBN 5,1%, tetapi capaian hanya 5,02%.

16) Begitu juga pada 2017, target RPJMN-nya 7,1%, target APBN 5,2%, namun capaian hanya 5,07%. Hal yang sama saya kira juga akan terjadi pada 2018 ini, di mana target RPJMN mencapai 7,5%, target APBN 5,4%, namun realisasi hingga bulan September kemarin baru 5,1%.

17) Capaian itu sebenarnya menyedihkan, karena sangat jauh di bawah janji kampanye Presiden @jokowi yg mengatakan ekonomi akan meroket hingga 7 persen.

18) Jika kita membaca kembali RPJMN 2015-2019 yg disusun pemerintah, yg menargetkan pertumbuhan 8% pada tahun 2019 nanti, maka berkaca pada situasi hari ini, cukup jelas perhitungan ekonomi pemerintah mmg tak pernah akurat.

19) Rendahnya angka pertumbuhan ekonomi ini berbanding terbalik dengan melesatnya jumlah utang pemerintah dalam empat tahun terakhir.

20) Berdasarkan data Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, selama empat tahun jumlah utang kita melesat hingga 69,75 persen.

21) Pada kuartal ketiga 2014, sebelum Presiden @jokowi dilantik, posisi utang pemerintah mencapai Rp2.601,71 triliun. Namun pada kuartal ketiga tahun ini, posisi utang tersebut telah menembus angka Rp4.416,37 triliun.

22) Dengan angka pertumbuhan utang yang mencapai 13 hingga 14 persen per tahun, sementara angka pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen, jelas menunjukkan kinerja ekonomi pemerintah sangatlah tak efisien.

23) Selain tidak efisien, angka-angka itu juga menunjukkan pembangunan infrastruktur tak punya dampak kemajuan ekonomi.

24) Kita semua tentu sepakat pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi pembangunan infrastruktur yg ditopang oleh utang sebenarnya sangat berbahaya.

25) Apalagi, infrastruktur yang dibangun pemerintah ternyata bukan public services yg bisa dinikmati gratis oleh masyarakat, tapi infrastruktur privat berbayar, seperti jalan tol dan sejenisnya.

26) Terkait defisit anggaran, RPJMN jelas menargetkan defisit anggaran hingga tahun 2019 harus ditekan hingga 1 persen PDB. Dalam kenyataannya, defisit anggaran kita masih terus berada di atas angka 2 persen.

27) Tahun lalu angkanya bahkan pernah hampir menyentuh 3 persen. Sekali lagi, selain tak akurat, pemerintah tidak disiplin dgn target yg telah dibuatnya.

• 4 Tahun Jokowi-JK, Pengamat Politik Menilai Sejumlah Program Nawacita Belum Terlaksana dengan Baik

28) Hal yang sama juga terjadi untuk soal kemiskinan. Pada Juli lalu, kita dihebohkan oleh data BPS yang menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 9,82 persen, atau jumlahnya menjadi 25,95 juta orang.

29) Angka itu kemudian segera diklaim pemerintah sbg angka kemiskinan terendah sejak Indonesia merdeka. Masalahnya adalah, dlm RPJMN tingkat kemiskinan yg ditargetkan pemerintah adalah 7 hingga 8 persen.

30) Sehingga, angka 9,82 persen itu jelas masih sangat jauh dari target. Selain itu kita perlu kritisi ukuran kemiskinan yg standarnya bukan standar internasional.

31) Klaim pemerintah ini bs sangat menyesatkan. Kalau dilihat dari persentasenya, angkanya memang turun, tapi kenyataan faktualnya tidaklah seperti itu. Pada tahun 1996, angka kemiskinan adalah 11,3 persen.

32) Tetapi jumlah penduduk miskin kala itu adalah sebesar 22,5 juta orang. Pada Februari 2018, angka kemiskinan memang turun menjadi 9,82 persen, tapi jumlah penduduk miskin saat itu adlh 25,98 juta orang.

33) Jadi, selama 22 tahun, jumlah penduduk miskin sebenarnya justru bertambah. Klaim pemerintah seringkali tak substantif.

34) Kegagalan yang paling mencolok adalah terkait nilai tukar Rupiah. Dalam RPJMN 2015-2019, target nilai tukar nominal (Rp/USD) disebutkan berada di kisaran Rp12.000 per USD hingga tahun 2019.

35) Namun, realisasinya pada awal Oktober 2018 nilai tukar Rupiah justru rontok di atas kisaran Rp15.000. Pelemahan nilai tukar memang tak hanya dialami Rupiah. Sejumlah mata uang negara lain, khususnya emerging market jg turut melemah.

36) Namun, jika dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, pelemahan rupiah terbilang paling dalam sepanjang tahun ini. Thailand, misalnya, hanya melemah 0,02%

37) Malaysia melemah 2,74%, dan Vietnam hanya melemah 2,85%. Sementara, kita melemah hingga 12,1% sepanjang tahun ini. Itu menunjukkan fundamental ekonomi kita tidak baik-baik sj sebagaimana yg sering diklaim pemerintah.

38) Jadi, kalau pemerintah tidak bisa mencapai hampir seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkannya sendiri, bisakah pemerintahan ini mengklaim keberhasilan? Sy kira tidak.

39) Kegagalan pemerintah mencapai hampir seluruh target yang telah ditetapkannya dalam empat tahun terakhir, merupakan alasan yg cukup bagi masyarakat untuk meminta ganti presiden tahun depan.

40) Masak sudah gagal malah minta dua periode?!" tulis Fadli Zon.

(TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)