Kabar Tokoh
Ferdinand Hutahaean Bandingkan Pernyataan Luhut soal Meikarta dengan Kasus Ratna Sarumpaet
Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyoroti soal kasus Meikarta yang kini sedang ramai diperbincangkan.
Penulis: Laila N
Editor: Bobby Wiratama
lihat foto
"Ya, saya kira biarkan aja diproses hukum berjalan. Tapi proyek itu proyek kan bagus dan bahwa ada masalah teknis seperti di dalam biar diselesaikan secara hukum aja ya," imbuh Luhut.
Setahun sebelumnya, sebelum kasus dugaan suap perizinan Meikarta menguak, Luhut yakin jika proyek Meikarta tidak memiliki masalah.
Hal itu ia ungkapkan ketika hadir di acara tutup atap atau toping off dua menara Meikarta milik Lippo Group
Luhut bahkan memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah.
"Saya tanya Pak James (Riady) mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. (Dia jawab) semua tidak ada masalah," kata Luhut, 29 Oktober 2017.
• Tersandung Kasus Hukum, Bagaimana Nasib Pembangunan Meikarta?
Di tengah persoalan Meikarta yang kini jadi sorotan publik, Luhut meminta agar warga tidak buru-buru berburuk sangka kepada proyek Meikarta itu.
"Saya melihat betapa Pak James mempertaruhkan reputasi Lippo untuk membangun kawasan yang sudah dipersiapkan selama 20 tahun," ujar Luhut.
Diberitakan Tribunnews, KPK menetapkan sembilan tersangka atas kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta, pada Senin, (15/10/2018).
Dari sembilan tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK, empat diantaranya diduga sebagai pemberi suap.
Sedangkan sisanya diduga sebagai penerima suap.
Empat orang yang diduga pemberi suap antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.
Sedangkan lima orang yang diduga sebagai penerima suap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
• Rumah CEO Lippo Group James Riady Digeledah KPK terkait Kasus Suap Meikarta
Dalam kasus tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan Rupiah.
Menurut penyidik KPK, total nilai uang yang disita tersebut sekitar Rp 1 miliar.
Selain itu, KPK juga menyita dua mobil yang digunakan saat transaksi suap.
Kendaraan yang disita yakni berupa Toyota Avanza dan Kijang Innova. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)
