Kabar Tokoh
Adu Pendapat dengan Arsul Sani terkait Akuisisi Saham Freeport, Dahnil Anzar: Jujur Itu Penting
Ketua PP Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak tampak terlibat adu pendapat dengan Sekjen PPP Arsul Sani terkait Akuisisi saham PT Freeport Indonesia
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
Ia meminta agar Dahnil dapat membedakan dari sisi Freeport dan dari sisi Pemerintah.
"Bung @Dahnilanzar tampaknya blm bisa bedakan melihat dr sisi Freeport & Pemerintah. Divestasi itu istilah untuk sisi Freeport. Kalo mau bicara dr sisi Pemerintah sbg pihak yg ambil saham adl akuisisi. Mohon dipahami dulu terminologi dasarnya dg benar," kicau Arsul Sani.
Diberitakan dpr.go.id, divestasi kepemilikan saham 51 persen atas PT Freeport Indonesia ternyata masih dimungkinkan terjadinya pembatalan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia, Rabu (17/10/2018).
Diketahui dari rapat tersebut, hingga saat ini PT Inalum masih belum melakukan pembayaran sebagai wakil dari pemerintah dalam pembelian 51 persen saham PT Freeport.
Pembayaran baru akan dilakukan setelah masalah isu lingkungan dapat diselesaikan.
Padahal, jika isu lingkungan tersebut tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka transaksinya tidak akan terjadi.
Dewan di Komisi VII DPR mengaku sangat kaget mendengar hal tersebut.
Ini dikarenakan dalam Rapat Tahunan MPR pada 16 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bahwa Pemerintah telah menguasai 51 persen saham PT Freeport.
“Persepsi publik, tahunya kita sudah melakukan pembayaran atau membeli saham PT Freeport,” ujar Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).
Disampaikan DIRUT Inalum, Budi Gunadi Sadikin, besaran nilai untuk pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia kepada PT Inalum adalah 3,85 miliar US dollar atau sekitar 57 triliun rupiah.
Gus Irawan menjelaskan, sesuai temuan BPK akan ada kewajiban sebesar 13,59 miliar US Dollar atas nilai ekosistem yang dikorbankan akibat penambangan Freeport.
Ia lantas mempertanyakan siapa yang akan membayar uang tersebut.
"Apakah dalam perjanjian-perjanjian yang ada, faktor lingkungan itu juga telah menjadi satu pertimbangan. Kalau itu dipertimbangkan, maka akan menjadi beban siapa?,” tanyanya kemudian.
Menurut Gus Irawan, jika pemerintah telah menjadi pemegang saham sebanyak 51 persen di PT Freeport, kemudian harus ada rehabilitasi, sementara PT Freeportnya sendiri tidak punya uang, pasti untuk menanggung biaya rehabilitasi kerusakan lingkungan tersebut akan meminta dananya kepada pemegang saham.
