Tanggapan Fahri Hamzah terkait Penangkapan Ratna Sarumpaet

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara terkait penangkapan aktivis Ratna Sarumpaet oleh pihak kepolisian.

Hal tersebut tampak dari unggahan di laman Twitter @Fahrihamzah, Jumat (5/10/2018).

Fahri Hamzah berpendapat, banyak persoalan hukum terjadi di Indonesia.

Namun, jelasnya, dari semua persoalan yang ada, terdapat yang terpenting yaitu soal nalar hukum demokratis.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menyebutkan kasus hoax Ratna Sarumpaet merupakan ujian baru bagaimana nalar hukum demokrasi dijaga.

• Tanggapan Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin terkait Penangkapan Ratna Sarumpaet

Berikut kicauan lengkap Fahri Hamzah mengenai hal tersebut.

"Ada banyak persoalan hukum di negeri ini, tapi dari seluruh yang ada dan penting adalah #NalarHukumDemokratis. Kita mungkin tindak. Bisa menitipkan ini pada para politisi atau mungkin juga tidak bisa pada para penegak hukum tapi, para yuris dan masyarakat hukum harusnya bisa.

Tadinya, kita memperjuangkan sistem demokrasi ini untuk memasang patok2 penjaga #NalarHukumDemokratis agar politik dan kekuasaan selalu memiliki lawan tanding. Karena kekuasaan selalu tidak boleh berjalan sendiri. Ia harus tegak lurus terhadap amanat hukum dan konstitusi.

Para politisi secara proporsional dan representatif dikirim ke lembaga legislatif adalah juga dengan maksud agar kekuasaan eksekutif yang mengendalikan hampir semua kuasa dan sumberdaya agar tetap menggunakannya dalam #NalarHukumDemokratis demi keadilan dan kepastian.

Itulah maksud mereka diberikan kekebalan agar suara rakyat yang mereka gunakan tajam untuk mengurai kemungkinan penggunaan kekuasaan yang menabrak #NalarHukumDemokratis itu sendiri. Tapi politisi bisa terjebak sandera yang membuatnya tumpul dan gagal.

Sementara itu, Judikatif sebagai cabang kekuasaan yang mandiri juga dapat terjebak menjadi bagian dari permainan sandiwara dan opini yang akhirnya latah merusak #NalarHukumDemokratis yang seharusnya menjadi pegangan utama. Jika judikatif telah gagal maka negara hukum gagal.

Itulah sebabnya kita memerlukan kekuatan demokrasi lain di luar negara; media, masyarakat sipil, kampus dengan para profesor yg menjaga kebebasan mimbar akademik, dan kekuatan lain yang tidak terpengaruh langsung oleh kekuasaan dan politik untuk menjaga #NalarHukumDemokratis

• Imigrasi Cegah Ratna Sarumpaet ke Luar Negeri Selama 20 Hari

Sekarang dari sisa kekuatan di luar negara, siapa yang masih bisa diandalkan? Media kah? Yg telah mulai bersekutu dengan politik? Masyarakat sipil kah? Yang labil? Atau kampus yang sedang dihantui oleh rasa cemas dan takut? Siapa yang menjaga #NalarHukumDemokratis ?

Bagaimana dengan sekolah hukum dan Juga para juris yang saya saksikan semakin tak kuat menjaga #NalarHukumDemokratis ? Kenapa mereka makin sulit membedakan hukum dan politik? Mereka gamang dengan konsepsi dasar hukum yang demokratis? Apalagi hukum yang Pancasilais?

Kasus HOAX ibu RS ini adalah ujian baru tengah bagaimana #NalarHukumDemokratis dijaga. Setelah beberapa kali kita gagal. Delik Penyebaran berita bohong (HOAX) sekarang mulai menjadi alat kelompok tinimbang sebuah alat bersama untuk menjaga rasa keadilan. Mari kita tonton.