Pilpres 2019
Unggah Video Pembangunan 7 Bendungan di Era SBY, Jansen: Membangun Itu Memang Sudah Tugas Pemerintah
Dirinya ingin Tim Sukses capres cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin serta pemerintahan saat ini, membantah video pembangunan bendungan oleh Jokowi.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Astini Mega Sari
"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/9/2018).
Alasannya, menurut Hidayat, iklan itu tidak hanya menyampaikan pencapaian pemerintah, tetapi lebih menonjolkan sosok Jokowi.
Hal itu dianggap akan menimbulkan tafsir yang berbeda bagi siapapun yang menyaksikannya.
• Yenny Wahid Tak Dukung Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar: Sejak Awal Memang Lebih Dekat dengan Jokowi
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, pemerintahannya tak pernah memasang iklan di bioskop seperti pemerintahan Jokowi-JK.
Sebab, pemerintahan SBY menghindari hal- hal yang berpotensi melanggar peraturan kampanye.
"Kayaknya sih enggak ada. Dulu ya kita tidak (begitu) pemerintahan SBY melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar aturan kampanye Pemilu," ujar Syarif, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak tudingan beberapa kalangan yang menilainya telah melakukan kampanye lebih dulu, dengan pemutaran Iklan Bendungan yang ditayangkan di bioskop.
Dilansir TribunWow.com dari website resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai membuka Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/9/2018).
• Tak Peduli soal Jabatan Ganda Edy Rahmayadi, Gerindra: Yang Lebih Penting Bisa Membawa Prestasi
Jokowi mengemukakan, iklan itu dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang memang sesuai amanat Undang-Undang (UU).
Dalam Undang-Undang, jelasnya, Kemenkominfo ditugaskan untuk menyampaikan hasil-hasil pembangunan, baik yang sudah selesai, masih dalam proses, atau belum selesai.
“Itu kan memang tugasnya Kominfo. Itu amanat Undang-Undang, bahwa baik pembangunan yang sudah selesai, atau proyek yang sudah selesai, atau masih dalam proses atau belum selesai itu memang diinfokan supaya masyarakat bisa mengikuti apa yang sudah dikerjakan pemerintah, apa yang belum, apa yang akan. Ini memang tugasnya Menkominfo,” tegas Jokowi.
Jokowi mengatakan apa yang dilakukan Kemenkominfo sama dengan yang dikerjakan Departemen Penerangan pada era Orde Baru yang bertugas menyosialisasikan program-program pemerintah.
“Kalau dulu, misalnya, menteri penerangan yang menerangkan (program pemerintah). Lalu masak suruh diem gini, gimana sih?,” ujarnya.
Simak video iklan pembangunan Jokowi di bawah ini:
(TribunWow.com/Roifah Dzatu Azmah)