Pilpres 2019
Unggah Video Pembangunan 7 Bendungan di Era SBY, Jansen: Membangun Itu Memang Sudah Tugas Pemerintah
Dirinya ingin Tim Sukses capres cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin serta pemerintahan saat ini, membantah video pembangunan bendungan oleh Jokowi.
Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Astini Mega Sari
TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menanggapi video pembangunan bendungan di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla yang ditayangkan di bioskop.
Dilansir TribunWow.com dari akun Twitter resminya @jansen_jsp, Kamis (27/9/2018), Jansen mengunggah video tentang pembangunan tujuh bendungan pada masa pemerintahan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dalam kiacauannya Jansen menganggap bahwa membangun infrastuktur adalah tugas pemerintah, sehingga tak perlu dibesar-besarkan.
"Waktu "ribut²" iklan bioskop kemarin, ada juga themanya terkait bendungan. Saya ingin tim sukses pak @jokowi atau sekalian pemerintahan ini, membantah Video PEMBANGUNAN BENDUNGAN yg dibuat @PDemokrat dibawah.
Membangun itu sdh tugas pemerintah, jd tak usah sok jagolah kalian!" tulis akun @jansen_jsp.
• Kominfo Blokir 450 Link yang Sebarkan Video dan Foto Pengeroyokan Suporter The Jakmania
Dalam video yang diunggah Jansen ada tujuh bendungan yakni:
1. Bendungan Bajulmati yang mulai dibangun tahun 2006 dan selesai pada tahun 2015.
2. Bendungan Nipah di pulau Madura, digagas pada 1973, dibangun 2004 dan selesai pada tahun 2016.
3. Bendungan Titab di Bali, dibangun pada 2011, rampung tahun 2015.
4. Bendungan Jatigede di Jawa Barat dibangun pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2015.
5. Bendungan Payaseunara di Aceh yang dibangun sejak 2001 dan selesai pada 2015.
• Burhanuddin Muhtadi Sebut Belum Ada Jaminan Jokowi Menang di Pilpres meski Didukung Keluarga Gus Dur
6. Bendungan Teritip di Kalimantan Timur, dibangun sejak 2014 dan selesai tahun 2016.
7. Bendungan Rajui di Aceh yang dibangun sejak 2011 dan selesai pada tahun 2015.
Iklan yang tayang di layar bioskop sebelum dimulainya film itu dianggap sebagian kalangan sebagai kampanye.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai iklan semacam itu layak untuk dihentikan penayangannya.