SBY 'Walk Out' dari Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019, Teddy Gusnaidi: Dia Mudah Terprovokasi

TRIBUNWOW.COM - Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi menanggapi aksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memilih walk out pada Kampanye Damai di Monas, Minggu (23/9/2018).

Hal itu diungkapkan dalam postingan akun Twitternya, @TeddyGusnaidi, Minggu (23/9/2018).

Sebelumnya, diberitakan SBY walk out dari Kampanye Damai karena adanya pendukung calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang membawa atribut kampanye.

Menanggapi hal itu, menurut Teddy SBY tidak memahami aturan kampanye dan mudah terprovokasi.

Teddy menuturkan jika SBY memahami aturan, ia tidak akan walk out pada Kampanye Damai.

• Sebut Relawan Jokowi Langgar Aturan, Demokrat Kirim Pesan Terbuka ke KPU: Kami Tunggu Sikap Anda

“Ditambah lagi dengan ketidakpahaman @SBYudhoyono terhadap aturan, membuat dia mudah terprovokasi sehingga mengambil keputusan berdasarkan perasaan halusnya bukan berdasarkan aturan.

Kalau dia paham aturan, tentu dia tidak akan walkout pada acara kampanye damai,” tulis akun @TeddyGusnaidi.

Teddy mengatakan aturan PKPU itu untuk partai dan pasangan capres dan cawaspres , bukan untuk masyarakatumum dan relawan.

Ia menilai jika ada yang berkampanye bukan salah partai ataupun pasangan capres cawapres.

“Kan aturan dari KPU itu untuk Partai dan Pasangan capres/cawapres, masing2 minimal berjumlah 34 orang dan maksimal 100 orang. Aturan itu untuk Partai dan Paslon bukan untuk masyarakat umum dan relawan.

Jadi jika ada masyarakat umum berkampanye, itu bukan salah Partai/Paslon.”

Lanjutnya, Teddy menilai masa kampanye sudah dimulai sehingga jika ada pendukung Jokowi berkampanye itu sah menurutnya.

Teddy juga menuliskan aturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak membawa atribut partai hanya saat deklarasi saja.

• Andi Arief Sebut Pendukung Jokowi Provokasi Deklarasi Kampanye Damai Jadi Pilpres Anarkis

“Apalagi dalam aturan kampanye, tanggal 23 September 2018 adalah dimulainya masa kampanye.Artinya pendukung Jokowi mau kampanyekan Jokowi, itu sah2 saja.

Aturan khusus yg dibuat KPU agar partai & Paslon tdk membawa atribut, itu hanya utk saat deklarasi saja. SBY gak paham itu,” tulis Teddy.

Lanjutnya, Teddy menilai jika memang ditemukan pelanggaran, seharusnya segera melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kalaupun ditemukan ada rombongan dari Partai atau pasangan calon yang sudah terdaftar sebagai peserta melakukan pelanggaran itu, maka @SBYudhoyono dan @PDemokrat laporkan saja ke @bawaslu_RI, bukan malah ngambek dan curhat ke media. Udah gak paham, ambekan lagi!.”

Diberitahukan sebelumnya, Ferdinand Hutahaean melalui akun @LawanPoLitikJW, Minggu (23/9/32018), mengunggah foto dan video yang memperlihatkan relawan Jokowi membawa berbagai atribut kampanye.

Ferdinand dalam cuitannya menjelaskan, dalam edaran KPU, partai dilarang membawa alat peraga kampanye berlebihan.

Menurutnya, alat peraga kampanye nantinya akan disediakan oleh KPU.

Namun, jelasnya, kehadiran relawan yang membawa alat peraga kampanye partai pendukung Jokowi telah mengganggu deklarasi kampanye damai ini.

Karenanya, Partai Demokrat dan SBY menyatakan protesnya.

• SBY-Zulkifli Hasan Walk Out dari Deklarasi Kampanye Damai, Ferdinand Hutahaean: Kami Kecewa Betul

Lebih lanjut, tulis Ferdinand, Demokrat menyatakan bahwa deklarasi damai tersebut gagal.

"Edaran KPU melarang Partai membawa alat peraga kampanye berlebihan krn disediakan olh KPU.

Namun kehadiran Relawan dan alat peraga kampanye partai pendukung Jokowi telah mengganggu deklarasi damai kali ini," tulis Ferdinand.

"Kami Partai @PDemokrat menyatakan protes kpd KPU atas ketidaknyamanan Deklarasi damai pagi ini, dmn acara Parpol justru terganggu olh hadirnya Relawan yg berteriak2 disamping kendaraan pak SBY.

Atas peristiwa ini, SBY menyatakan protes.

Kami nyatakan deklarasi damai gagal."

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah)