Breaking News:

Pilpres 2019

Pidato Lengkap SBY 'Bangun Politik yang Beradab': Rakyat Masih Ingat Apa yang Saya Lakukan 10 Tahun

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politiknya dalam rangka 17 tahun Partai Demokrat.

Penulis: Laila N
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Capture/Twitter/@LawanPolitikJW
SBY menyampaikan pidato politiknya dalam acara 17 Tahun Partai Demokrat, Senin (17/9/2018) di Jakarta 

Saya menangkap kekhawatiran kalangan dunia usaha baik papan atas, menengah maupun bawah, atas terus menurunnya bisnis mereka. Keluhan mereka juga menyangkut kebijakan perpajakan yang dianggap membebani.

Saya mendengarkan kritik masyarakat atas penegakan hukum yang disana-sini dianggap kurang adil, termasuk dalam pemberantasan korupsi yang dinilai ada tebang pilihnya.

Saya juga mendengarkan suara rakyat yang merasa takut untuk berbicara di ruang publik, maupun di media sosial, karena khawatir akan dikriminalisasi atau ditindak secara hukum.

Sebenarnya, kalau kita simak hasil survei dari berbagai lembaga survei, hal-hal inilah yang merupakan elemen ketidakpuasan masyarakat. Sama dengan yang saya dapatkan ketika bertemu dan berdialog dengan rakyat. Namun, Partai Demokrat juga harus jujur, bahwa sebagian masyarakat puas dengan sejumlah hal, yang tentunya ini merupakan capaian pemerintah yang harus kami berikan apresiasi."

Pelemahan Rupiah

"Di bidang ekonomi, saat ini kita menghadapi pelemahan rupiah yang tajam serta kenaikan harga minyak dunia. Sebagian pihak mengatakan bahwa faktor eksternal inilah yang menjadi biang keladi melemahnya ekonomi kita.

Namun, sebenarnya, faktor eksternal yang berdampak pada ekonomi kita bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Selama 10 tahun memimpin, saya juga kerap menghadapi tekanan ekonomi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Tahun 2005, tahun 2008 dan tahun 2013, kita menghadapi meroketnya harga minyak dunia. Tahun 2008 – 2009, kita menghadapi krisis perekonomian global.

Saya masih ingat, untuk menyelamatkan fiskal kita dari meroketnya harga minyak, harga BBM harus beberapa kali dinaikkan. Ini keputusan yang sulit dan tidak populer secara sosial dan politik. Bagi seorang presiden, ini juga mendatangkan resiko tersendiri, seperti yang saya alami ketika harus menaikkan harga BBM pada tahun 2008, beberapa bulan sebelum Pemilihan Presiden dilaksanakan. Alhamdulillah, setelah kebijakan menaikkan harga BBM diambil, ekonomi kita selamat. Jadi, sebesar apapun faktor eksternal, selalu ada solusinya.

Demikian juga ketika Indonesia mendapatkan pukulan dan tekanan dari krisis ekonomi global 2008. Saat itu, kita takut kalau nasib Indonesia sama dengan krisis yang terjadi 10 tahun sebelumnya. Tanda-tanda kepanikan juga sudah muncul. Namun, karena antisipasi yang cepat dan tepat, serta kebersamaan seluruh elemen bangsa untuk mengatasi krisis itu, Alhamdulillah, ekonomi kita selamat. Saya mengatakan bahwa faktor kepemimpinan, manajemen krisis dan kebersamaan kita juga merupakan kunci keberhasilan."

Politik yang beradab

"Sekarang, saya akan menyampaikan hal lain yang tak kalah pentingnya, yaitu tentang pentingnya politik yang beradab di negeri kita.

Esensi dari politik yang beradab adalah adanya kekuasaan yang amanah dan tidak korup dalam arti tidak disalahgunakannya kekuasaan itu; terjaminnya hak-hak politik rakyat termasuk kebebasan berbicara; demokrasi yang tertib, tidak anarkis dan taat pada pranata hukum; dan pers yang merdeka namun juga bertanggung jawab.

Politik juga “civilized”, atau berkeadaban, jika semua menghormati sistem pergantian kepemimpinan politik, termasuk Presiden, dan tidak ada gerakan untuk menjatuhkan Presiden di tengah jalan secara inkonstitusional.

Kehidupan politik yang baik juga bebas dari represi kekuasaan terhadap rakyatnya. Sementara, rakyat dengan dalih kebebasan juga tidak boleh melakukan tindakan melawan hukum serta mengganggu ketertiban dan keamanan publik.

Kita terus membangun politik dan demokrasi yang makin matang, makin berkualitas dan akhirnya makin beradab. Kita juga terus diuji apakah dalam perjalanan bangsa ini, termasuk pemilu yang akan kita laksanakan, politik dan demokrasi yang beradab itu dapat kita jaga dan kembangkan."

Ujian-ujian Jelang Pemilu 2019

"Menjelang pemilihan umum 2019, politik akan makin memanas. Banyak godaan dan ujian yang akan kita hadapi.
Negara kembali akan diuji apakah Pemilu 2019 ini dapat berlangsung secara damai, adil dan demokratis. Peaceful, free and fair election. Tiga pemilu sebelumnya ~ Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, berlangsung secara damai, adil dan demokratis. Sejarah akan menguji apakah negara dapat mempertahankan prestasi ini.

Kita akan diuji, apakah untuk meraih kemenangan dalam pemilu, ada yang tergoda menghalalkan segala cara. Termasuk menyalahgunakan kekuasaan, melanggar Undang-Undang serta menghalang-halangi pihak lain untuk menjalankan kampanye pemilu yang semestinya.

Kita akan diuji apakah pemilu ini bisa mencegah politik uang (money politics) yang makin menjadi-jadi. Demokrasi akan runtuh dan rakyat akan dikebiri manakala uang menjadi penentu segala-galanya. Gelap politik kita kalau uang digunakan sebagai alat untuk membeli suara rakyat dan juga sebagai transaksi terbangunnya koalisi partai-partai.

Kita akan diuji apakah pemilu ini bebas dari intimidasi yang akan mengganggu kedaulatan rakyat untuk menjatuhkan pilihannya. Kekuatan atau power yang dimiliki oleh siapapun tidaklah boleh untuk mengintimidasi dan memaksa seseorang agar memilih kandidat atau partai politik tertentu.

Kita akan diuji apakah politik identitas yang melebihi takarannya akan dimainkan oleh para kandidat dan partai-partai politik peserta pemilu. Di negara manapun, selalu ada korelasi antara identitas dengan preferensi pemilihan dan politik. Namun, apabila melebihi kepatutannya dan secara membabi buta dijadikan “penentu” untuk memilih seseorang ataupun partai politik tertentu, demokrasi kita akan mundur jauh ke belakang.
Kita akan diuji apakah pers dan media massa bisa bertindak adil dan memberikan ruang yang berimbang bagi para kandidat dan kontestan peserta pemilu. Media massa adalah milik rakyat, milik kita semua. Janganlah media massa tidak lagi independen dan berimbang dalam pemberitaannya lantaran tekanan pemilik modal dan pihak-pihak tertentu.

Dan kita akan diuji, apakah perangkat negara termasuk intelijen, kepolisian dan militer netral dan tidak berpihak. Ingat, TNI, Polri dan BIN adalah milik negara, milik rakyat Indonesia. Akan mencederai sumpah dan etikanya kalau aparat negara tidak netral. Sebagai salah satu pelaku reformasi, saya ingatkan TNI, Polri dan BIN harus belajar dari sejarah, bahwa karena kesalahan masa lampaunya, rakyat terpaksa memberikan koreksi.

Pendek kata, delapan bulan mendatang ini, kita semua akan diuji oleh sejarah. Siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus.
Para Kader Demokrat yang saya banggakan, Saya mengajak Partai Demokrat untuk tidak menjalankan dan masuk ke dalam politik identitas, atau politik SARA. Jangan sampai untuk mengejar kemenangan, kita mengorbankan persatuan, persaudaraan dan kerukunan di antara sesama elemen bangsa. Jangan sampai kita ikut menyemaikan benih-benih perpecahan dan disintegrasi yang sangat membahayakan masa depan bangsa kita.

Dalam kampanye pemilu, kampanye negatif memang tidak bisa dihindari. Ini juga terjadi di negara lain. Namun, kita harus mencegah digunakannya fitnah, hoax dan ragam kampanye hitam yang lain.

Saya mengajak Partai Demokrat untuk tidak ikut-ikutan melakukan fitnah dan menyebarkan hoax. Namun, kita juga harus menjaga kehormatan kita kalau kita mendapatkan fitnah.
Minggu ini, saya dan Partai Demokrat kembali mendapatkan fitnah besar. Ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran. Korbannya, lagi-lagi SBY dan Partai Demokrat. Sayangnya, sebagian dari media massa dan pihak-pihak tertentu di dalam negeri ikut menyebarluaskan fitnah yang jauh dari logika dan kebenaran ini.

Saya memahami kemarahan para Kader Demokrat terhadap tangan-tangan asing yang mengobok-obok urusan bangsa kita. Saya tahu para Kader Demokrat gusar karena fitnah keji ini dimunculkan di musim pemilu sehingga, pihak yang menyebarluaskan fitnah ini juga memiliki motif dan kepentingan politik. Namun, saya menyeru kepada para Kader untuk tidak main hakim sendiri, termasuk kepada media massa dalam negeri yang ikut menyebarluaskan fitnah ini.

Ingat, negara kita adalah negara hukum. Bukan negara gruduk dan negara kekerasan. Saya pastikan kita akan menggunakan hak hukum kita untuk menyelesaikan masalah ini. Akan kita kejar sampai ke ujung dunia mana pun, yang merusak dan menghancurkan nama baik kita. Ini juga berlaku bagi pihak-pihak di dalam negeri yang ikut-ikutan memfitnah dan merusak kehormatan kita."

Postingan Demokrat TV mengenai pidato SBY, Senin (17/9/2018)
Postingan Demokrat TV mengenai pidato SBY, Senin (17/9/2018) (Capture/Facebook)

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

Sumber: TribunWow.com
Tags:
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Partai DemokratPidato Politik
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved