Pidato Lengkap SBY 'Bangun Politik yang Beradab': Rakyat Masih Ingat Apa yang Saya Lakukan 10 Tahun

TRIBUNWOW.COM - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politiknya dalam rangka 17 tahun Partai Demokrat.

Pidato tersebut disampaikan secara live di tvOne pada Senin (17/9/2018) pukul 19.00 WIB.

Dalam pidatonya, SBY berbicara mengenai politik yang beradab atau berbudaya di Indonesia.

Awalnya, SBY membicarakan keberhasilan-keberhasilan yang ia capai selama menjabat sebagai presiden.

SBY juga sempat bercerita jika dirinya mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait kondisi saat ini.

Lebih lanjut, SBY membahas mengenai sejumlah ujian dalam Pemilu 2019 mendatang.

Berikut petikan Pidato SBY yang  dibagikan oleh akun Facebook Demokrat TV, Senin (17/9/2018).

• Dilaporkan Nasdem ke Polisi, Rizal Ramli Sebut 623 Advokat Membela Dirinya

Cerita Kunjungan ke Berbagai Daerah

"Memperingati 17 tahun Partai Demokrat ini, saya ingin berbagi cerita dari rangkaian perjalanan saya berkeliling tanah air, termasuk di pulau Jawa beberapa bulan lalu.

Waktu itu, saya dan rombongan baru selesai istirahat, ngopi-ngopi di Kopi Pangestu, Batang, Jawa Tengah. Saat menuju bis, tiba-tiba seorang Ibu separuh baya mencegat saya. Dengan gugup, agak terbata-bata, ia mengucapkan terima kasih kepada saya. Rupanya ia dan suaminya termasuk dalam satu juta lebih pegawai honorer yang diangkat jadi PNS, saat saya masih menjadi Presiden.

Di Jawa Barat, saat mengunjungi pasar Bubulak, Bogor, tiba-tiba saya dihampiri seorang Ibu yang matanya berkaca-kaca. Ibu itu mengatakan, “Bapak, saya sangat senang bertemu sama Bapak. Saya hanya ingin berterima kasih, karena saya sekeluarga sangat tertolong dengan program bantuan sosial pemerintahan Bapak. Saya orang miskin Pak, tetapi berkat program Bidikmisi, sekarang anak saya jadi sarjana,” kata Ibu itu dengan linangan air mata.

Lalu, seorang Ibu lain juga datang menghampiri dan mengungkapkan rasa sedihnya atas berbagai hujan fitnah yang tak henti-hentinya saya hadapi. “Saya sedih Pak, kenapa Bapak terus dihujat dan difitnah.”

Alhamdulillah, ternyata rakyat masih mengingat apa yang saya alami, dan apa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY bersama Partai Demokrat selama 10 tahun dulu."

Keberhasilan saat Menjadi Presiden

"Ketika saya mengemban amanah sebagai Presiden RI ke-6, kondisi negara kita saat itu tidaklah mudah.

Negara kita belum stabil dan belum pulih dari krisis besar tahun 1998. Kita masih menjalani transisi baik politik, ekonomi, hukum maupun keamanan.

Bahkan, sebelumnya sejumlah pihak meramalkan Indonesia akan tercerai berai dan menjadi negara gagal (failed state). Kita berterima kasih kepada para Presiden sebelum saya, yang bekerja keras, dan ikut meletakkan landasan bagi saya untuk membangun kembali Indonesia.

Itulah sebabnya, sebagai Presiden saya dan juga Partai Demokrat memilih untuk tidak terlalu banyak berjanji, daripada gagal untuk menepatinya. Tekad kita dulu adalah bekerja sekuat tenaga untuk memulihkan keadaan, dan membuat Indonesia lebih baik lagi."

Bidang Ekonomi

"Berangkat dari pahitnya kehidupan rakyat di masa krisis, utamanya kaum miskin dan kurang mampu, kita tetapkan Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang berjudul Strategi 4 Jalur. Yaitu pro pertumbuhan, pro lapangan pekerjaan, pro pengurangan kemiskinan dan pro lingkungan hidup.

Alhamdulillah, dengan segala kekurangan yang kita miliki dulu, serta berkat kerja keras kita semua, visi dan sasaran-sasaran strategis tersebut dapat kita capai.

Sebagai contoh, selama 10 tahun, ekonomi kita tumbuh rata-rata 6%. Kemudian pengangguran turun dari 9,9% menjadi 5,7%. Kemiskinan juga turun dari 16,7% menjadi 10,96%, artinya kita bisa menurunkan angka kemiskinan sekitar 6%, atau setara dengan 8,6 juta orang yang keluar dari jerat kemiskinan. Sementara itu, lingkungan hidup kita makin terjaga. Ini membuktikan bahwa Strategi 4 Jalur dapat kita capai. Berarti pula kita dapat memenuhi janji kita.

Di luar itu, pendapatan perkapita naik lebih dari 3x lipat dari Rp. 10,55 Juta menjadi Rp. 36,5 Juta. Artinya kenaikan tajam ini membuktikan bahwa kehidupan rakyat kita makin sejahtera. Rasio utang Pemerintah terhadap PDB juga menurun tajam dari 56,6% menjadi 25,6%, termasuk dapat kita lunasinya utang IMF lebih cepat dari jadwalnya.

Atas capaian tersebut, sejak tahun 2008, Indonesia menjadi anggota G-20 atau grup negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia.

Masih di bidang ekonomi, selama 10 tahun kita juga membangun pertanian, perindustrian, energi, transportasi dan infrastruktur di seluruh tanah air. Listrik kita tingkatkan secara signifikan dari 25.000 Mega Watt menjadi 50.000 Mega Watt atau naik 100%. Sementara infrastruktur fisik yang kita bangun bukan hanya prasarana perhubungan, tetapi juga prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain; dan bukan hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah pedesaan."

Bidang Pertahanan, Keamanan, Hukum dan Demokrasi

"Di bidang pertahanan dan keamanan, keadaan keamanan dalam negeri jauh membaik. Antara lain ditandai dengan selesainya konflik bersenjata di Aceh dan sisa-sisa konflik komunal di berbagai wilayah Indonesia. Berkat ekonomi kita yang tumbuh tinggi, kita melakukan modernisasi kekuatan pertahanan dan Alutsista TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, secara masif, dan tergolong terbesar di tingkat kawasan. Kepolisian juga kita lakukan modernisasi dan reformasi untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya.

Di bidang hukum dan keadilan, kita melakukan penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi yang agresif dan tidak tebang pilih. Pemberantasan terorisme dan kejahatan Narkoba juga kita lakukan secara serius. Satu hal yang kita pegang teguh, tidak ada intervensi kekuasaan dan campur tangan politik dalam penegakan hukum dan keadilan.

Di bidang demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kita telah melakukan konsolidasi dan pematangan kehidupan demokrasi. Kita menjunjung tinggi kebebasan rakyat, termasuk kebebasan pers, serta memberikan ruang yang luas kepada civil society. Saya yakin negara ini akan makin baik kalau semua pihak diberikan ruang yang cukup untuk berekspresi dan berpartisipasi."

Program-program

"Selama 10 tahun, saya memimpin Indonesia dengan dukungan Partai Demokrat, kita jalankan berbagai program pro rakyat, untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan.

Kita memberikan BLT atau BLSM ketika daya beli rakyat amat rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Kita memberikan Raskin, dan menjalankan PKH bagi rakyat yang sangat miskin.

Kita menjalankan Jamkesmas dan BPJS untuk membantu pelayanan kesehatan bagi rakyat kita.
Kita memberikan bantuan kepada Lansia dan penyandang disabilitas.

Kita menjalankan program BOS dan Bidikmisi untuk membantu kaum tidak mampu dalam bidang pendidikan.

Kita memberikan KUR untuk membantu dan mengembangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kita menjalankan PNPM untuk melakukan pembangunan di kecamatan, termasuk infrastruktur di desa-desa, yang diperkuat dengan pemberian Dana Desa sebagai Implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014.

Kita terus meningkatkan gaji pegawai negeri, guru, TNI dan Polri serta upah buruh secara signifikan.

Kita juga memberikan bantuan subsidi kepada para petani, nelayan dan peternak.

Program-program pro rakyat ini jelas membutuhkan anggaran yang besar. Sebagian dari padanya, merupakan subsidi. Ada yang mengkritik saya dan tidak setuju dengan banyaknya anggaran yang tersedot untuk program pro rakyat ini. Bahkan ada yang mengatakan program-program ini tidak produktif dan konsumtif sifatnya. Saya dan Partai Demokrat tentu tidak setuju, kalau membantu rakyat kecil dan rakyat yang sedang susah itu salah dan tidak produktif. Negara dan pemerintah justru wajib membantu rakyatnya yang susah dan tidak mampu.

Dewasa ini kita mendengar bahwa sebagian dari program-program itu diganti namanya, atau dikemas ulang. Sebagian yang lain ditiadakan. Hal ini tentu merupakan hak dari pemerintahan yang sekarang. Yang penting, bagi Partai Demokrat, negara dan pemerintah tidak mengabaikan kewajibannya untuk membantu rakyat kecil atau wong cilik. Ini adalah konsep keadilan dan pemerataan."

Keluhan Masyarakat hingga Ketidakpuasan Rakyat

"Saya mendengarkan keluhan ibu-ibu atas kenaikan harga-harga bahan pokok, sementara penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Saya menerima keluhan mereka-mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan, juga yang justru kehilangan pekerjaan.

Saya menangkap kecemasan anak-anak muda, termasuk yang masih sekolah dan kuliah, atas kepastian pekerjaan yang akan mereka dapatkan.

Saya menangkap kekhawatiran kalangan dunia usaha baik papan atas, menengah maupun bawah, atas terus menurunnya bisnis mereka. Keluhan mereka juga menyangkut kebijakan perpajakan yang dianggap membebani.

Saya mendengarkan kritik masyarakat atas penegakan hukum yang disana-sini dianggap kurang adil, termasuk dalam pemberantasan korupsi yang dinilai ada tebang pilihnya.

Saya juga mendengarkan suara rakyat yang merasa takut untuk berbicara di ruang publik, maupun di media sosial, karena khawatir akan dikriminalisasi atau ditindak secara hukum.

Sebenarnya, kalau kita simak hasil survei dari berbagai lembaga survei, hal-hal inilah yang merupakan elemen ketidakpuasan masyarakat. Sama dengan yang saya dapatkan ketika bertemu dan berdialog dengan rakyat. Namun, Partai Demokrat juga harus jujur, bahwa sebagian masyarakat puas dengan sejumlah hal, yang tentunya ini merupakan capaian pemerintah yang harus kami berikan apresiasi."

Pelemahan Rupiah

"Di bidang ekonomi, saat ini kita menghadapi pelemahan rupiah yang tajam serta kenaikan harga minyak dunia. Sebagian pihak mengatakan bahwa faktor eksternal inilah yang menjadi biang keladi melemahnya ekonomi kita.

Namun, sebenarnya, faktor eksternal yang berdampak pada ekonomi kita bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Selama 10 tahun memimpin, saya juga kerap menghadapi tekanan ekonomi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Tahun 2005, tahun 2008 dan tahun 2013, kita menghadapi meroketnya harga minyak dunia. Tahun 2008 – 2009, kita menghadapi krisis perekonomian global.

Saya masih ingat, untuk menyelamatkan fiskal kita dari meroketnya harga minyak, harga BBM harus beberapa kali dinaikkan. Ini keputusan yang sulit dan tidak populer secara sosial dan politik. Bagi seorang presiden, ini juga mendatangkan resiko tersendiri, seperti yang saya alami ketika harus menaikkan harga BBM pada tahun 2008, beberapa bulan sebelum Pemilihan Presiden dilaksanakan. Alhamdulillah, setelah kebijakan menaikkan harga BBM diambil, ekonomi kita selamat. Jadi, sebesar apapun faktor eksternal, selalu ada solusinya.

Demikian juga ketika Indonesia mendapatkan pukulan dan tekanan dari krisis ekonomi global 2008. Saat itu, kita takut kalau nasib Indonesia sama dengan krisis yang terjadi 10 tahun sebelumnya. Tanda-tanda kepanikan juga sudah muncul. Namun, karena antisipasi yang cepat dan tepat, serta kebersamaan seluruh elemen bangsa untuk mengatasi krisis itu, Alhamdulillah, ekonomi kita selamat. Saya mengatakan bahwa faktor kepemimpinan, manajemen krisis dan kebersamaan kita juga merupakan kunci keberhasilan."

Politik yang beradab

"Sekarang, saya akan menyampaikan hal lain yang tak kalah pentingnya, yaitu tentang pentingnya politik yang beradab di negeri kita.

Esensi dari politik yang beradab adalah adanya kekuasaan yang amanah dan tidak korup dalam arti tidak disalahgunakannya kekuasaan itu; terjaminnya hak-hak politik rakyat termasuk kebebasan berbicara; demokrasi yang tertib, tidak anarkis dan taat pada pranata hukum; dan pers yang merdeka namun juga bertanggung jawab.

Politik juga “civilized”, atau berkeadaban, jika semua menghormati sistem pergantian kepemimpinan politik, termasuk Presiden, dan tidak ada gerakan untuk menjatuhkan Presiden di tengah jalan secara inkonstitusional.

Kehidupan politik yang baik juga bebas dari represi kekuasaan terhadap rakyatnya. Sementara, rakyat dengan dalih kebebasan juga tidak boleh melakukan tindakan melawan hukum serta mengganggu ketertiban dan keamanan publik.

Kita terus membangun politik dan demokrasi yang makin matang, makin berkualitas dan akhirnya makin beradab. Kita juga terus diuji apakah dalam perjalanan bangsa ini, termasuk pemilu yang akan kita laksanakan, politik dan demokrasi yang beradab itu dapat kita jaga dan kembangkan."

Ujian-ujian Jelang Pemilu 2019

"Menjelang pemilihan umum 2019, politik akan makin memanas. Banyak godaan dan ujian yang akan kita hadapi.
Negara kembali akan diuji apakah Pemilu 2019 ini dapat berlangsung secara damai, adil dan demokratis. Peaceful, free and fair election. Tiga pemilu sebelumnya ~ Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, berlangsung secara damai, adil dan demokratis. Sejarah akan menguji apakah negara dapat mempertahankan prestasi ini.

Kita akan diuji, apakah untuk meraih kemenangan dalam pemilu, ada yang tergoda menghalalkan segala cara. Termasuk menyalahgunakan kekuasaan, melanggar Undang-Undang serta menghalang-halangi pihak lain untuk menjalankan kampanye pemilu yang semestinya.

Kita akan diuji apakah pemilu ini bisa mencegah politik uang (money politics) yang makin menjadi-jadi. Demokrasi akan runtuh dan rakyat akan dikebiri manakala uang menjadi penentu segala-galanya. Gelap politik kita kalau uang digunakan sebagai alat untuk membeli suara rakyat dan juga sebagai transaksi terbangunnya koalisi partai-partai.

Kita akan diuji apakah pemilu ini bebas dari intimidasi yang akan mengganggu kedaulatan rakyat untuk menjatuhkan pilihannya. Kekuatan atau power yang dimiliki oleh siapapun tidaklah boleh untuk mengintimidasi dan memaksa seseorang agar memilih kandidat atau partai politik tertentu.

Kita akan diuji apakah politik identitas yang melebihi takarannya akan dimainkan oleh para kandidat dan partai-partai politik peserta pemilu. Di negara manapun, selalu ada korelasi antara identitas dengan preferensi pemilihan dan politik. Namun, apabila melebihi kepatutannya dan secara membabi buta dijadikan “penentu” untuk memilih seseorang ataupun partai politik tertentu, demokrasi kita akan mundur jauh ke belakang.
Kita akan diuji apakah pers dan media massa bisa bertindak adil dan memberikan ruang yang berimbang bagi para kandidat dan kontestan peserta pemilu. Media massa adalah milik rakyat, milik kita semua. Janganlah media massa tidak lagi independen dan berimbang dalam pemberitaannya lantaran tekanan pemilik modal dan pihak-pihak tertentu.

Dan kita akan diuji, apakah perangkat negara termasuk intelijen, kepolisian dan militer netral dan tidak berpihak. Ingat, TNI, Polri dan BIN adalah milik negara, milik rakyat Indonesia. Akan mencederai sumpah dan etikanya kalau aparat negara tidak netral. Sebagai salah satu pelaku reformasi, saya ingatkan TNI, Polri dan BIN harus belajar dari sejarah, bahwa karena kesalahan masa lampaunya, rakyat terpaksa memberikan koreksi.

Pendek kata, delapan bulan mendatang ini, kita semua akan diuji oleh sejarah. Siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus.
Para Kader Demokrat yang saya banggakan, Saya mengajak Partai Demokrat untuk tidak menjalankan dan masuk ke dalam politik identitas, atau politik SARA. Jangan sampai untuk mengejar kemenangan, kita mengorbankan persatuan, persaudaraan dan kerukunan di antara sesama elemen bangsa. Jangan sampai kita ikut menyemaikan benih-benih perpecahan dan disintegrasi yang sangat membahayakan masa depan bangsa kita.

Dalam kampanye pemilu, kampanye negatif memang tidak bisa dihindari. Ini juga terjadi di negara lain. Namun, kita harus mencegah digunakannya fitnah, hoax dan ragam kampanye hitam yang lain.

Saya mengajak Partai Demokrat untuk tidak ikut-ikutan melakukan fitnah dan menyebarkan hoax. Namun, kita juga harus menjaga kehormatan kita kalau kita mendapatkan fitnah.
Minggu ini, saya dan Partai Demokrat kembali mendapatkan fitnah besar. Ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran. Korbannya, lagi-lagi SBY dan Partai Demokrat. Sayangnya, sebagian dari media massa dan pihak-pihak tertentu di dalam negeri ikut menyebarluaskan fitnah yang jauh dari logika dan kebenaran ini.

Saya memahami kemarahan para Kader Demokrat terhadap tangan-tangan asing yang mengobok-obok urusan bangsa kita. Saya tahu para Kader Demokrat gusar karena fitnah keji ini dimunculkan di musim pemilu sehingga, pihak yang menyebarluaskan fitnah ini juga memiliki motif dan kepentingan politik. Namun, saya menyeru kepada para Kader untuk tidak main hakim sendiri, termasuk kepada media massa dalam negeri yang ikut menyebarluaskan fitnah ini.

Ingat, negara kita adalah negara hukum. Bukan negara gruduk dan negara kekerasan. Saya pastikan kita akan menggunakan hak hukum kita untuk menyelesaikan masalah ini. Akan kita kejar sampai ke ujung dunia mana pun, yang merusak dan menghancurkan nama baik kita. Ini juga berlaku bagi pihak-pihak di dalam negeri yang ikut-ikutan memfitnah dan merusak kehormatan kita."

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)