Soal 'iklan Jokowi', Teddy Gusnaidi: Mereka Takut Semua Prestasi Pemerintahan Jokowi Terus Tersebar

“Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang,” ujar Ferdinandus.

• Mahfud MD: Jadikan Pemilu sebagai Pesta, Bukan sebagai Neraka

Dalam keterangan videonya, Ferdinandus menulis poin-poin klarifikasi Kemenkominfo.

Yang pertama, "Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai Humas Pemerintah (Government Public Relation) sebagaimana amanat UU No 39 Tahuh 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No 54 Tahun 2015 dan Inpres No 9 Tahun 2015."

"Sebagai Humas Pemerintah, Kementerian Kominfo RI selalu berupaya menyampaikan program, kebijakan, kegiatan dan capaian, baik yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran yg tersedia, termasuk melalui iklan layanan masyarakat."

Ferdinandus juga menuliskan penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop dipilih karena jumlah penonton yang terukur.

"Penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop dipilih sebagai salah satu kanal karena dinilai tepat sasaran mengingat jumlah penontonnya terukur. Untuk diketahui, pengelola bioskop menyediakan space utk iklan sebelum penayangan sebuah film."

Lanjutnya, ia menuliskan anggaran pembuatan iklan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemkominfo.

"Anggaran yg digunakan utk iklan layanan masyarakat tersebut dibebankan pada DIPA Kementerian Kominfo Tahun 2018, yg mana proses perencaannya telah disiapkan sejak pertengahan 2017."

Diketahui, video iklan Jokowi menjadi viral dan ramai dibicarakan warganet di Twitter setelah akun @nynazka menceritakan pengalamannya di bioskop yang melihat iklan tersebut.

Ia mengaku jika iklan ini merusak suasana.

(TribunWow.com/ Ananda Putri Octaviani)