Tanggapi soal Daftar Pemilih Ganda, Akbar Faisal: Jangan Mengelola Pemilu seperti Warung Kopi

Akbar juga menceritakan jika dulu KPU dan Bawaslu sering berkelahi sehingga dibuatlah undang-undang mengenai pemilu, serta membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggra Pemilu.

• Ridwan Kamil Lakukan Revitalisasi Kali Malang: Semoga Bisa Sekeren Sungai Cheonggyecheon di Seoul

Menurut Akbar, permasalahan mengenai pemilih ganda seharusnya sudah selesai.

Jika hal tersebut dirasa sulit untuk diselesaikan, Akbar menyarankan untuk membuat sayembara.

"Bikin sayembara, dicari perguruan tinggi yang dapat membuat program agar tidak terjadi permasalahan mengenai pemilih ganda seperti sekarang ini," kata Akbar.

Hal tersebut dikarenakan pada era modern seperti sekarang, dengan adanya tekhnologi dapat dicatat dengan cepat data-data pemilih tetap tanpa menimbulkan banyaknya daftar pemilih ganda.

Tercatat lebih dari satu juta identitas pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

• Reaksi Presiden Korea Selatan saat Ajudan Jokowi akan Membayar Semua Belanjaan

Selengkapnya simak video berikut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya dari Kompas.com, Ketua DPR, Bambang Soesatyo, juga telah meminta KPU untuk lebih cermat dalam memutakhirkan Daftar Pemilih Tetap ( DPT) untuk Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, terkait pemutakhiran DPT hingga 15 September lantaran ditemukan 25 juta pemilih ganda dan 131.000 pemilih ganda yang ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Bamsoet, seharusnya KPU tak berpegang pada data sensus penduduk saja, tetapi juga data kependudukan lainnya yang lebih mutakhir.

"Mengingat hasil sensus tersebut belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Senin (10/9/2018).

• Jose Mourinho Terus Dikritik, John Terry: Dia Pernah Mempermalukanku di Depan Seluruh Pemain Chelsea

Ia juga meminta KPU transparan dalam proses pemutakhiran DPT agar tak menimbulkan kecurigaan di mata publik.

"Kami meminta KPU untuk segera melakukan verifikasi terhadap temuan data pemilih ganda dalam DPT, dan menginformasikan hasil verifikasi tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penyalahgunaan hak pilih," lanjutnya. (TribunWow.com/Mutmainah Rahmastuti)