Tanggapi Kasus Korupsi yang Jerat 41 Anggota DPRD Malang, Jokowi: Tidak Mudah Membangun Kepercayaan
Kasus korupsi yang menjerat 41 anggota DPRD Kota Malang turut mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Maria Novena Cahyaning Tyas
Editor: Wulan Kurnia Putri
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Kasus korupsi yang menjerat 41 anggota DPRD Kota Malang turut mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini ia sampaikan melalui akun media sosial Twitter dan Instagram @jokowi pada Jumat (7/9/2018).
Jokowi tak menulis banyak terkait hal ini.
Presiden RI ini hanya berbicara mengenai kepercayaan serta pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini.
• Erick Thohir Resmi Jadi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin
Menurut Jokowi, membangun kepercayaan dari masyarakat itu tidak mudah sebab memerlukan waktu yang cukup panjang.
Oleh sebab itu, mantan Walikota Surakarta ini mengingatkan para pejabat yang kini tengah duduk di kursi eksekutif maupun legislatif agar menjaga amanah yang telah diberikan oleh masyarakat.
Hal ini demi kebaikan bagi masyarakat di daerah yang dipimpin ataupun diwakili, serta bagi negara.
"Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
• Faisal Basri Beberkan Alasan Kecilnya Kemungkinan Terjadi Krisis seperti Tahun 1998
Yang bisa kita petik dari masalah ini adalah bahwa tidak mudah membangun kepercayaan dari masyarakat.
Itu memerlukan waktu yang panjang.
Karena itulah, saya mengingatkan semua pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat -- baik yang duduk di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif -- untuk menjaga kepercayaan yang diembannya itu.
Jagalah kepercayaan itu untuk kebaikan-kebaikan rakyat daerahnya, provinsinya, dan di dalam lingkup lebih besar: negara," tulis Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang berstatus tersangka suap.
• Rupiah Mulai Menguat, Bank Indonesia Beri Tanggapan
Mereka ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.
Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, uang suap dialirkan ke DPRD agar penetapan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang APBD-P Tahun Anggaran 2015 disetujui.
