Seminar Nasional Pengelolaan BUMN Tambang dan Migas: Pasal 33 UUD 1945 Dinilai Sulit Terwujud
Seminar Nasional di UAJY bertajuk 'Pengelolaan BUMN Tambang dan Migas - Tinjauan Hukum, Manajemen dan Ekonomi' digelar Selasa (4/9/2018).
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
“Tanpa itu semua, kemakmuran tidak mungkin akan tercapai. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya agar kemakmuran bisa cepat terwujud. Saya melihat IRI sebagai pembangunan ekonomi nasional terintegrasi menjadi solusi terbaik yang selama ini untuk dapat diterapkan,” ujar Agus Trihatmoko.
Agus menambahkan, pembangunan ekonomi nasional terintegrasi itu dicapai melalui dua pola yang kesemuanya melalui “perkawinan".
Dimaksudkan jika itu menyangkut sumber ekonomi dimiliki yang oleh negara, maka harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemda yang diikutsertakan dalam pembangunan itu.
Namun, jika menyangkut tata kelola antara BUMN, BUMD, dan BUMDes, maka ekonomi itu melibatkan penyertaan modal BUMD dan BUMDes di seluruh Indonesia.
Ekonom Universitas Surakarta itu menjelaskan juga, tata-kelola SDA Tambang dan Migas telah berdampak pada Kesenjangan Kepemilikan Asset Negara antara BUMN, BUMD, Swasta dan Asing.
Hal tersebut sebagai akibat dari liberaliasi ekonomi yang telah mengarahkan BUMN Indonesia menjadi Kapitalis bagi negaranya.
Kepemilikan saham BUMN yang go-public pun saat ini juga didominasi oleh kelompok kapitaslis swasta dan asing.
Para Pembicara Seminar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (berdiri dari ki -ka) : DR C Kastowo SH. M.hum (UAJY), DR. R Agus Trihatmoko SE. MM. MBA (Universitas Surakarta), Ronny Sugiantoro SE. MM. (wartawan senior), AM Putut Prabantoro (Alumnus Lemhannas RI PPSA XXI), DR. Y. Sri Susilo SE. MSi (UAJY), dan Panitia dari UAJY. (IST)
• PPSA XXI Lemhannas RI Lakukan Sosialisasikan Seminar Nasional Pancasila ke Media
Kesimpulan dari seminar UAJY ini adalah, Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang perekonomian nasional sulit terwujud mengingat peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersifat parsial dan tidak terintegrasi.
Alasannya adalah peraturan-peraturan yang dibuat semakin menjauhkan substansi perekonomian nasional seperti yang dimaksud dalam pasal 33 tersebut.
Karena secara struktural, peraturan-peraturan tersebut justru mendegradasi UUD NRI 1945.
Selain itu, bagi masyarakat di sekitar tambang, CSR bukanlah alat untuk mencapai kemakmuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945.
Hal ini mengingat bahwa CSR merupakan kewajiban yang dilakukan oleh semua perusahaan tanpa terkecuali termasuk BUMN ataupun nonBUMN.
Kemakmuran yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat 3 sifatnya adalah permanen, sedangkan CSR itu sifatya sementara selama industri ada di daerah tersebut.
Sistem pemerataan kemakmuran seperti yang digagas dalam Indonesia Raya Incorporated (IRI) dianggap mampu untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945.
Indonesia Raya Incorporated (IRI) adalah sistem pemerataan kemakmuran yang dicapai melalui pembangunan ekonomi nasional terintegrasi. (*)
