Cerita Fadli Zon soal Perjuangan DPR Angkat Isu Rohingya di Sidang Umum AIPA
Fadli Zon menuliskan ceritanya soal perjuangan DPR untuk mengangkat Isu Rohingya pada sidang umum AIPA di Singapura.
Penulis: Ananda Putri Octaviani
Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
10) Mereka telah mengakui urgensi untuk mengatasi situasi melalui sebuah resolusi. Begitu juga halnya dgn PBB, yang juga telah menerbitkan laporan dan resolusi atas situasi yang terjadi di Rakhine, Myanmar.
11) Sbg anggota IPU, dan juga PBB, mestinya parlemen negara-negara ASEAN juga memberikan perhatian yang serupa atas isu tsb. Krisis kemanusiaan di Rohingya adalah krisis kemanusiaan berat, tidak hanya untuk Asia Tenggara, tetapi untuk komunitas global. @DPR_RI
12) Itu sebabnya kami meminta agar AIPA tdk lagi mendiamkan masalah ini, krn masa depan ASEAN sgr tergantung pd sikap anggotanya dalam menyelesaikan masalah-masalah regional yg menarik perhatian global. Itu posisi @DPR_RI dlm sidang AIPA kali ini.
13) Resolusi mengenai Rohingya ini sdh kami perjuangkan sejak Sidang Umum ke-38 AIPA di Manila, tahun 2017 silam, tapi terus ditolak oleh delegasi parlemen Myanmar. Krn mekanisme pengambilan keputusan di AIPA menganut sistem konsensus, akhirnya tak ada resolusi terkait isu tsb.
14) Tahun lalu, sbg bentuk protes, delegasi Indonesia akhirnya membalas dgn menolak untuk membahas resolusi lain dlm bdg politik jika isu Rohingya ini tdk dibicarakan. Itu sebabnya, untuk pertama kalinya dlm sejarah AIPA, tahun lalu tidak ada resolusi dlm bdg politik.
15) Berkaca dari pengalaman tahun lalu tsb, maka dlm Sidang AIPA kali ini, selain resolusi mengenai Rohingya, delegasi parlemen Indonesia juga mengajukan draf resolusi penting lainnya, yaitu mengenai amandemen Statuta AIPA.
16) Jika mekanisme pengambilan keputusan AIPA tdk segera diubah, ada banyak isu penting dan genting yg mungkin akan diabaikan oleh AIPA hanya krn salah satu negara anggotanya keberatan, atau tdk menganggap penting persoalan tersebut. Kasus Rohingya adlh contoh konkretnya.
17) Dan kami, delegasi parlemen Indonesia @DPR_RI tidak ingin hal semacam ini berulang. Itu sebabnya kami mendorong agar AIPA mereformasi dirinya melalui amandemen statuta.
18) Rapat Komite Eksekutif dibuka pukul 20.30 dan ditutup pukul 23.00. Dari 2,5 jam itu, sekitar dua jam di antaranya berisi perdebatan mengenai draf resolusi yg diajukan parlemen Indonesia.
• Guntur Romli : Tagar 2019 Ganti Presiden Populer tapi Kontradiktif
19) Kami @DPR_RI berusaha untuk melakukan persuasi, baik kepada delegasi Myanmar, maupun kepada delegasi negara lain, bahwa resolusi ini penting dijadikan sikap resmi AIPA.
20) Sesudah berdebat alot, bahkan kami sempat mengancam akan menolak seluruh usulan agenda dan resolusi dlm Sidang AIPA kali ini jika isu Rohingya tak bisa masuk dlm daftar resolusi, akhirnya bisa terjadi kompromi.
21) Jika kami sampai menolak seluruh usulan, maka untuk pertama kalinya jg dlm sejarah, sidang pembukaan AIPA tanggal 4 September 2018 akan sekaligus mnjd sidang penutupan juga, krn tdk ada agenda yg bs dibicarakan akibat tak tercapainya konsensus.
22) Dlm rapat Komite Eksekutif akhirnya trjadi kesepakatan. Delegasi parlemen Myanmar, yg dlm proses perdebatan tadi dipimpin oleh Ny. Su Su Lwin, yg jg mantan ibu negara, akhirnya mau membuka diri untuk menerima dan membahas resolusi Indonesia jika judul proposalnya diperhalus.
23) Indonesia sejak awal sama sekali tak keberatan dengan hal itu, dengan syarat penghalusan itu tak menyembunyikan kenyataan ada persoalan kemanusiaan serius yg perlu segera disikapi dan ditangani.
24) Jika sebelumnya resolusi yg diajukan delegasi Indonesia bertajuk ‘Draft Resolution on Violent Attacks on Rohingya and Humanitarian Crisis in Myanmar’, maka sesudah berdebat lama, mengakomodasi usulan dari Laos, Singapura, Thailand, Filipina, dan juga Myanmar sendiri.
