Jokowi Sebut Demokrasi Ada Batasnya, Rachland Nashidik dan Sudjiwo Tedjo Beri Bantahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait pengadangan yang terjadi pada deklarasi gerakan 2019 Ganti Presiden.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Wulan Kurnia Putri
lihat foto
Saat ini hukum melindungi pendapat #2019GantiPresiden adalah makar," kicau Rachland.
Tweet Sudjiwo Tedjo dan Rachland Nashidik (Capture Twitter)
• Tanggapan Rocky Gerung soal Penolakan Ormas di Palembang: Negara Tidak Melindungi Pendapat Siapapun
Wasekjen Demokrat ini juga menambahkan jika Jokowi membenarkan pengadangan yang dilakukan pada gerakan 2019GantiPresiden di beberapa tempat, maka hal itu merupakan otoritarianisme bukan sebagai demokrasi.
"Pak @jokowi, Anda hanya bisa membenarkan pengadangan atau persekusi aktivis gerakan #2019GantiPresiden atas nama otoritarianisme -- bukan demokrasi," tambah Rachland.
Rachland pun juga membandingkan era otoritarian Jokowi dengan mantan presiden Soeharto.
"Dulu, saya tumbuh dalam politik otoritarian yang mengajarkan "demokrasi ada batasnya" dan kebebasan demokratik bisa "digebuk". Presidennya Soeharto.
Saya tak pernah kira anak-anak saya harus tumbuh dalam keadaan serupa, saat ini, saat @jokowi berkuasa
Sejarah sedang berulang?," tambahnya.
• Sejumlah Ruas Jalan Ditutup Jelang Penutupan Asian Games 2018, Ini Daftar Pengalihan Lalu Lintas
Sementara itu, diberitakan dari Kompas.com, Jokowi turut angkat bicara soal pengadangan gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah.
Jokowi mengatakan, Indonesia memang adalah negara demokrasi yang menjunjung prinsip bebas berkumpul dan berpendapat.
"Tapi ingat ada batasannya. Yaitu aturan-aturan. Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama ketertiban sosial untuk menjaga keamanan," kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (1/9/2018).
"Nanti kalau misalnya polisi enggak melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi," kata dia.
Jokowi mengatakan, proses-proses pencegahan terhadap konflik sudah menjadi tugas aparat kepolisian.
"Kalau tak ada pertentangan atau protes, tentu di mana-mana juga bisa melakukan (deklarasi #2019GantiPresiden). Tapi kalau ada pertentangan tentu saja polisi harus turun tangan," kata dia.
• KPK Sebut Parpol Kekurangan Kader karena Calonkan Eks Koruptor, Tamrin Tomagola Beri Bantahan
Jokowi kembali menegaskan, ada aturan yang harus diikuti dalam berdemokrasi, berpendapat, dan berserikat.
"Jangan sampai kita menabrak keamanan, menabrak ketertiban sosial, itu juga harus kita hargai," ujarnya.
