Ruhut Sitompul: Hasil Kerja Jokowi Dirasakan Rakyat, Rumah Sebelah Masih Akan Bekerja

TRIBUNWOW.COM - Mantan Politikus Demokrat, Ruhut Sitompul memberikan sindiran terkait larangan dari pihak tertentu atas permintaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada TNI/Polri untuk menyosialisasikan capaian kinerja pemerintah.

Dilansir TribunWow.com dari akun Twitter Ruhut Sitompul, dirinya menjelaskan jika hasil kinerja Jokowi dirasakan oleh rakyat Indonesia, sedangkan rumah sebelah masih akan bekerja.

Menurutnya, tidak salah jika ada pihak yang melarang Jokowi untuk memperlihatkan keberhasilan pada masa pemerintahannya.

Itulah yang menjadi pembeda antara siapa yang sudah bekerja dan siapa yang akan melanjutkan pekerjaan.

Hal ini tertulis dalam akun @ruhutsitompul pada Sabtu (25/8/2018), "Peeeeeeening Aku Tante, nggak salah Kok Pemerintah dilarang Pamer Keberhasilan makin galau nie “Itulah beda Yg Sudah Sedang & Akan Melanjutkan Pekerjaan, Pak Joko Widodo Presiden RI ke 7 Hasilnya dirasakan Rakyat Indonesia sedangkan Rumah sebelah Masih Akan Bekerja” MERDEKA."

• Wadir Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Amin Sebut Indonesia Butuh Pemimpin yang Berkarakter Negarawan

Diberitakan dari Kompas.com pada Kamis (23/8/2018) Jokowi meminta perwira TNI/Polri untuk menyosialisasikan hasil pencapaian program kerja pemerintah selama ini.

Hal tersebut diungkapkan dalam pidatonya di hadapan 243 orang Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggu (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta.

"Berkaitan dengan program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan. Saya titip ke seluruh perwira, juga ikut mensosialisasikan, ikut disampaikan (ke masyarakat) pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, masyarakat harus tahu mengapa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan wilayah padat penduduk, namun juga ke seluruh pelosok nusantara.

• Tirukan Joget Dayung Ala Presiden Jokowi, Begini Gaya Donghae dan Eunhyuk Super Junior

"Padahal kalau mau cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bangun saja di Jawa. Pasti cepat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tinggal nambahin sedikit-sedikit saja," ujar Jokowi.

"Return politiknya juga lebih cepat karena enam puluh persen penduduk itu ada di Pulau Jawa. Tapi apakah itu yang mau kita lakukan? Kan tidak. Ini demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas Jokowi. 

Hal ini kemudian memicu reaksi dari berbagai kalangan yang tidak setuju jika Jokowi meminta TNI/Polri untuk menyosialisasikan capaian kerja pemerintah. 

Ketua Divisi Humas dan Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean adalah satu di antara pihak yang tidak setuju dengan permintaan Jokowi.

Dikutip dari akun Twitter Ferdinand Hutahaean, Ferdinand menegaskan jika menginstruksikan TNI/Polri untuk menjelaskan capaian kinerja pemerintah oleh presiden adalah bentuk penyalahgunaan wewenang.

Menurut Ferdinand, semua lembaga harus tunduk pada aturan dalam UU sebagai turunan dari konstitusi, yakni TNI/Polri dilarang untuk berkampanye.