Tanggapi Postingan Romli Atmasasmita, Fahri Hamzah Sebut di KPK Ilmu Hukum Tidak Ada Gunanya
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan kritikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan kritikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini diungkapkan Fahri melalui Twitter miliknya, @FahriHamzah, Jumat (24/8/2018).
Mulanya Fahri membalas komentar Romli Atmasasmita selaku pakar hukum dan juga Guru Besar di Universitas Padjajaran yang mengomentari kicauannya.
Fahri mentautkan berita terkait bantahan Syarifuddin Arsad pada misreperesentasi kredit petani tambak.
"Sandiwara apa lagi @KPK_RI ini?
BLBI kok jadi urusan tambak udang," tulis Fahri Hamzah.
• Tanggapi Pernyataan Pramono Anung, Rachland Nashidik: Dana Bantuan yang Dicairkan, Bukan Dianggarkan
Menanggapi hal itu, Romli mengatakan jika sejak tahun 2017 tidak ada tuntutan pda Syarifuddin sehingga tuntutan dari KPK dibatalkan demi hukum.
"Karena sudah tahun 2017 tidak ada tuntutan baik perdata maupun pidana maka tuntutan kpk batal demi hukum.
selain pertimbangan hak tersebut , dasar hak acara pengambil- alihan kasus BLBI an SyN dr kejaksaan agung tg telah di SP3 tidak jelas karena tidak memenuhi alasan2 "take over" dlm Psl 12 (?) UUNo 30/2002.
SK Menneg BUMN tentang kasus SKL BLBI tgk24 Maret 2004 dan SP 3 Kejagung kasus SKL BLBI an SyN tgl 13 Juli 2004," tulis Romli melalui Twitter @romliatma.
Tweet Fahri Hamzah dan Romli Atma (Capture Twitter)
Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah mengatakan jika KPK tidak menggunakan ilmu hukum.
Sehingga seperti hal yang sia-sia.
"Di @KPK_RI ilmu hukum Gak ada gunanya prof....ampun deh...menegakkan benang basah," jawab Fahri Hamzah.
• Mendapat Cadangan Bantuan Bencana Rp 3,3 Triliun, BNPB Usulkan Tambahan untuk Lombok
Sementara itu, diberitakan TribunWow.com dari Kompas.com, terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung merasa tidak ada laporan tentang misrepresentasi yang dilakukan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Tahun 2004.
Hal itu dikatakan Syafruddin saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (23/8/2018).
