Gempa di Lombok
Mendapat Cadangan Bantuan Bencana Rp 3,3 Triliun, BNPB Usulkan Tambahan untuk Lombok
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan tambahan bantuan kepada Kementrian Keuangan.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan tambahan bantuan kepada Kementrian Keuangan.
Hal ini disampaikan BNPB melalui Sutopo Purwo Nugroho selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB melalui Twitter miliknya, @Sutopo_PN, Jumat (24/8/2018).
Sutopo mengatakan jika dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN), telah disiapkan cadangan sebesar Rp 3,3 triliun guna antisipasi bencana alam.
Jumlah anggaran itupun sebelumnya juga telah dikoordinasikan dengan BNPB.
Namun, untuk penanganan bencana di Lombok, BNPB mengusulkan adanya tambahan bantuan.
"Dalam APBN 2018 untuk mengantisipasi kejadian bencana, telah disiapkan Cadangan Bencana sebesar Rp3,3 triliun, yang penggunaannya dikoordinasikan bersama BNPB.
BNPB telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk tambahan bantuan ke Lombok," tulis Sutopo.
• Refly Harun: Kalau Semua Jadi Timses dan Saling Menjatuhkan, Siapa yang Menjaga Kewarasan Publik?
Sementara itu, diberitakan sebelumnya dari Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan alasan mengapa pihaknya meminta kepala daerah se-Indonesia untuk patungan membantu rehabilitasi pasca bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Upaya itu dinilai bentuk gotong royong sebagai warga negara.
"Gotong royong inikan hal wajar, solidaritas para gubernur membantu NTB," kata Tjahjo, di Semarang, Kamis (23/8/2018).
Dijelaskan Tjahjo, gotong royong untuk membantu rehabilitasi pasca bencana salah satunya didasarkan atas surat dari Gubernur NTB M Zainal Majdi.
Gubenur NTB meminta bantuan dari para gubernur se-Indonesia.
Meski ada surat minta bantuan, Kemendagri memastikan bahwa Pemerintah pusat telah menjamin anggaran untuk proses rehabilitas.
Tidak saja dari pemerintah, TNI-Polri, pihak swasta, hingga kalangan usaha akan membantu penuh.
• Presiden Jokowi Nilai Capaian di Asian Games 2018 Masih Sesuai Target
"Beberapa Pemda sudah konfirmasi ke Kemendagri, mereka minta agar siapin payung hukum. Meski sukarela, tapi jangan sampai kena masalah hukum," ucap politisi PDIP ini.