Jokowi Tandatangani Inpres, Fadli Zon: Masih Abaikan Tuntutan Masyarakat
Menurut Fadli, pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat yang mendesak presiden untuk menetapkan bencana Lombok sebagai bencana nasional.
Penulis: Qurrota Ayun
Editor: Wulan Kurnia Putri
lihat foto
Respon pemerintah dinilai sangat lambat, sebab masyarakat tidak hanya mengharapkan bantuan yang bersifat teknis, tapi juga psikologis.
@fadlizon: 14) Keluarnya Inpres ttg penanganan bencana Lombok kemarin, menurut sy, tak berhasil mengobati kekecewaan masy terdampak. Selain respon pemerintah sgt lambat, masy berharap bukan hanya tanggap darurat yg bersifat teknis, tapi jg psikologis.
Penolakan pemerintah terkait status bencana nasional menjadi sikap yang diskriminatif terhadap korban gempa.
Apalagi gempa susulan masih terus terjadi dan menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi korban.
@fadlizon: 17) Penolakan pemerintah ttg status 'bencana nasional', menjadi sikap yg diskriminatif terhadap korban gempa. Apalagi gempa masih terus berlangsung dan masyarakat makin traumatik. #LombokBencanaNasional.
Dalam hal ini, menurut Fadli, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) seharusnya belajar dari Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menangani bencana Merapi tahun 2010.
SBY tak mengumumkan status bencana tersebut ke bencana nasional, namun SBY segera memberikan pernyataan jika penanganan bencana Merapi diambil oleh pemerintah pusat.
@fadlizon: 19) Dalam hal ini, mestinya Presiden @jokowi bisa belajar dari Presiden SBY. Ketika bencana Merapi tahun 2010, misalnya, SBY memang tak mengumumkan bencana tsb sbg bencana nasional. Namun, SBY segera menyatakan penanganan bencana Merapi diambilalih pemerintah pusat.
Karena penanganan bencana Merapi 2010 oleh SBY dilakukan secara cepat tanggap dalam mengambil alih tanggung jawab, maka tidak muncul perdebatan status bencana.
@fadlizon: 21) Karena Presiden cepat tanggap dalam ambil alih tanggung jawab, maka tak muncul perdebatan mengenai status bencana. #LombokBencanaNasional.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan jika dirinya telah menandatangani Inpres tentang penanganan bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dikutip dari akun Twitter Joko Widodo @jokowi pada Jumat (24/8/2018), dengan adanya Inpres ini, maka kementerian dan lembaga memiliki payung untuk penanganan dampak bencana yang ada di lapangan.
Menurut Jokowi, yang terpenting adalah penanganan yang dilakukan secara nasional yang telah dikerjakan bersama provinsi dan kabupaten.
"Saya telah menandatangani Inpres tentang Penanganan Bencana di NTB. Dengan Inpres ini, kementerian dan lembaga memiliki payung untuk penanganan dampak bencana di lapangan. Yang terpenting adalah penanganan secara nasional telah kita kerjakan bersama provinsi dan kabupaten," tulis akun @jokowi.
(TribunWow.com/Qurrota Ayun)
