Soal Surat Permintaan Bantuan ke Kepala Daerah untuk Gempa Lombok, Tjahjo Kumolo: Itu Hal yang Wajar
Mendagri Tjahjo Kumolo angkat bicara soal surat edaran ke kepala daerah di seluruh Indonesia menyisihkan sebagian APBD untuk membantu gempa Lombok.
Penulis: Vintoko
Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
Catatan: tiap daerah memiliki silpa yg berbeda2. Sehingga jumlah nominal bantuan tdk optimal.
Bagi saya, ini nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan: karena surat itu blm tentu mendapat sambutan dr pemda lain krn kondisi keuangan pemda juga tdk merata bahkan tdk mampu.
Selama ini pusat sudah terlalu membebani daerah dgn alokasi2 anggaran operasional.
Langkah mendagri ini mengisaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan.
• Keraton Kasunanan Surakarta Kirab Dua Gunungan Raksasa dalam Garebek Besar, Ini Maknanya
Sehingga lagi2 hrs "meminta ke daerah".
Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil. Inikah alasan sebenarnya?
Kalau pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur.
Biar kita sekalian galang sumberdaya masyarakat saja.
Negara Gak usah ikut. Kalau memang nggak sanggup. #BencanaNasionalForNTB," tulis Fahri Hamzah.
Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahwa pemerintah pusat lepas tangan dalam penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
"Bukan lepas tangan. Kalau lepas tangan, ngapain Pak Presiden (Joko Widodo) datang, tidur di sana, shalat di sana," kata Hadi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/8/2018).
Menurut dia, surat itu terbit karena masih banyak kepala daerah yang menanyakan mekanisme dan dasar hukum apabila hendak mengambil dana dari APBD untuk membantu penanganan gempa Lombok.
Surat tersebut juga disertai dasar hukum yang bisa digunakan oleh para kepala daerah.
(TribunWow.com/Rekarinta Vintoko)
