Rizal Ramli Bicara soal Neoliberalisme, Rustam Ibrahim Beri Tanggapan
Mantan Direktur LP3ES Rustam Ibrahim memberikan tanggapan atas cuitan Mantan Menteri Keuangan, Rizal Ramli soal masalah perekonomian.
Penulis: Vintoko
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mantan Direktur LP3ES Rustam Ibrahim memberikan tanggapan atas cuitan Mantan Menteri Keuangan, Rizal Ramli soal masalah perekonomian.
Dilansir TribunWow.com, Rustam memberikan tanggapannya melalui akun Twitter, @RustamIbrahim, yang diunggah pada Senin (13/8/2018).
Mulanya, Rizal Ramli memberikan kritikan kepada pemerintahan terkait kemiskinan, dengan mengunggah poster yang bertuliskan 'Rakyat Belum Merdeka'.
• Mantan Menkeu Sebut Indonesia Belum Merdeka karena Kategori Rakyat Miskin hingga Neoliberalisme
Kemudian, Rizal menuliskan soal ekonomi yang membuat rakyat belum merdeka.
Hal itu antara lain kategori rakyat miskin yang belum menikmati arti kemerdekaan, hingga sistem perekonomian yang dianut.
@RamliRizal: 40% rakyat Indonesia, katagori miskin dan ‘nyaris miskin’ belum pernah menikmati arti kemerdekaan secara sosial & ekonomis, belum sesuai dgn tujuan konstitusi kita. Bukan hanya soal pemimpin, tapi karena jalan yg dianut adalah neoliberalisme, yg tidak akan kurangi ketimpangan.
Kicauan Rizal Ramli (Capture Twitter @RamliRizal)
Menanggapi hal tersebut, Rustam Ibrahim mengatakan jika mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu selalu bicara mengganti jalan neoliberalisme.
Namun, kata Rustam, untuk penjelasan jalan ekonomi yang akan mengganti neoliberalisme tidak pernah dijabarkan walau sedikit.
@RustamIbrahim: Bung @RamliRizal selalu bicara mengganti jalan neoliberalisme, tapi seperti apa jalan ekonomi yang akan mengganti neoliberalisme tersebut tidak pernah dijelaskan meski singkat. Apakah mau menggantinya dengan state market capitalism, atau apa?
Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari Kontan.co.id, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menilai dana desa yang telah dikucurkan sebanyak Rp 34,39 triliun pada tahun ini efektif untuk menurunkan kemiskinan.
Sekretaris Jenderal PDTT Anwar Sanusi Mengatakan, dana desa yang cukup besar ini mengakselerasi pemerintah utuk mempercepat penyaluran bantuan sosial.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, trasfer ke daerah per Juni 2018 mencapai Rp 394,76 triliun atau 51,5% dari total alokasi.
• Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh pada 22 Agustus 2018
Jumlah tersebut termasuk dana desa yang per semester I 2018 sudah mengucur Rp 34,39 triliun atau 57,3% dari total alokasi.
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka penurunan kemiskinan per Maret 2018.
"Hal ini menunjukan bahwa ada pengaruh segnifikan dan ada dari program pemerintah untuk ke desa, salah satunya melalui dana desa," kata Anwar, Minggu (5/8/2018).
