Mantan Menkeu Sebut Indonesia Belum Merdeka karena Kategori Rakyat Miskin hingga Neoliberalisme
Mantan Menteri Keuangan tahun 2001, Rizal Ramli memberikan kritikan pada pemerintahan terkait bidang ekonomi.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Keuangan tahun 2001, Rizal Ramli memberikan kritikan pada pemerintahan terkait bidang ekonomi.
Hal ini disampaikan Rizal melalui Twitter miliknya, @RamliRizal, Minggu (12/8/2018).
Mulanya, Rizal mengunggah poster yang bertuliskan 'Rakyat Belum Merdeka'.
Unggahan Rizal ini mendapatkan balasan dari netizen @EddyDarj.
Akun netizen itu mempertanyakan unggahan Rizal soal rakyat mana yang belum merdeka.
Ia juga merasa unggahan Rizal merupakan kalimat yang provokatif bagi pemerintahan.
• Jakarta Diprediksi Jadi Kota Pertama di Dunia yang Tenggelam, hanya Tersisa 10 Tahun untuk Berbenah
"Rakyat mana yg belum merdeka pak @RamliRizal.
Faktanya pak @jokowi selalu dekat dihati rakyat dan dia bukan penjajah.
Jd kalimat "BELUM MERDEKA" agak provokatif dan sangat tendensius alias asbun (asal bunyi)," tulis netizen @EddyDarj.
Menanggapi hal itu, Rizal menjawab dengan mengatakan soal ekonomi yang membuat rakyat belum merdeka.
Hal itu antara lain kategori rakyat miskin yang belum menikmati arti kemerdekaan, hingga sistem perekonomian yang dianut.
"40% rakyat Indonesia, katagori miskin dan ‘nyaris miskin’ belum pernah menikmati arti kemerdekaan secara sosial & ekonomis, belum sesuai dgn tujuan konstitusi kita.
Bukan hanya soal pemimpin, tapi karena jalan yg dianut adalah neoliberalisme, yg tidak akan kurangi ketimpangan." jawab Rizal Ramli.
• Ganjar Pranowo Pamer Makan Ikan Bersama Menhub dan Menlu, Susi Pudjiastuti: Bicara saja Bikin Ngiler

Kicauan Rizal Ramli (Capture Twitter @RamliRizal)
Sementara itu, dikutip TribunWow.com dari Kontan.co.id, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menilai dana desa yang telah dikucurkan sebanyak Rp 34,39 triliun pada tahun ini efektif untuk menurunkan kemiskinan.
Sekretaris Jenderal PDTT Anwar Sanusi Mengatakan, dana desa yang cukup besar ini mengakselerasi pemerintah utuk mempercepat penyaluran bantuan sosial.