Anies Baswedan Pertanyakan Proyek 6 Tol di Jakarta, Addie MS: Sudahlah, Mending Fokus Asian Games
Musisi Addie MS turut menanggapi polemik pengerjaan proyek 6 ruas jalan tol dalam kota DKI Jakarta.
Penulis: Laila N
Editor: Astini Mega Sari
lihat foto
Pengembangan tol dibagi dalam empat tahap dan rencananya selesai pada 2022.
• Ulang Tahun ke-70, Ratna Sarumpaet Memohon Maaf
Enam ruas tol dengan total 69,77 kilometer ini terdiri dari Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer, Sunter-Pulo Gebang 9,44 kilometer, dan Duri-Pulo Gebang-Kampung Melayu 12,65 kilometer.
Kemudian, Kemayoran-Kampung Melayu 9,6 kilometer, Ulujami-Tanah Abang 8,7 kilometer dan Pasar Minggu-Casablanca 9,16 kilometer.
Sementara itu, Kementerian PUPR membantah pernyataan Anies.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan jika pihaknya tidak mengambilalih proyet tersebut.
"Kalau urusan tol pasti urusannya dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pasti dengan Kementerian PUPR. Enggak ada saya ambil alih, memang urusannya begitu," ujar Basuki sebelum peresmian Jakabaring Sport City Center, di Palembang (Sabtu (14/7/2018).
Basuki menyebut proyek itu masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak diusulkan oleh Pemprov DKI sebelumnya, dan sudah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada 2014 lalu.
Enam ruas tol dalam kota ini ditetapkan sebagai PSN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian dikuatkan dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tertanggal 15 Juni 2017.
• Keluarga Zohri Tolak Bantuan Renovasi dari Jokowi, Ferdinand: Aku Tundukkan Kepala sebagai Hormat
"Jadi, tidak ada intensi kami untuk menarik. Tolong cek ke PT Jakarta Toll Road Development. Nanti dikira kami defense. Saya tidak memiliki kepentingan apa-apa," imbuhnya.
Basuki mengungkapkan alasan proyek tersebut masuk PSN adalah karena harga tanah sudah sangat tinggi.
Sehingga proyek tersebut masuk PSN agar ada dana talangan untuk membangun jalan tol tersebut.
Oleh karena itu, enam tol dalam kota ini dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Basuki mengatakan, jika ada pihak yang menolak proyek tersebut semestinya disampaikan melalui prosedur resmi yang berlaku.
"Kalau Pemprov DKI menolak, ya mestinya nyuratin. Ini tidak ada," tambah Basuki. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)
