Beberkan tentang Demokrasi, Fahri Hamzah: Konsep Dasar Gagal Dipahami Termasuk Pejabat Tinggi Negara

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membeberkan penjelasannya terkait ide-ide demokrasi melalui akun Twitternya.

Beberkan tentang Demokrasi, Fahri Hamzah: Konsep Dasar Gagal Dipahami Termasuk Pejabat Tinggi Negara
Tribunnews
Fahri Hamzah 

Demokrasi adalah konsep filosofis tentang nilai2 yang dianggap penting dan ideal terutama dalam politik. Maka selain nilai ideal itu, ia juga memiliki sisi lain yang terkait hukum dan aturan main bersama yang dianggap adil dan memenuhi standar nilai ideal itu.

Nilai ideal dalam politik dan pemerintahan seperti keterbukaan, transparansi, menghargai HAM, pro kepada kebebasan, dll di satu sisi berhadapan dengan kekuasaan mayoritas dan respek kepada minoritas dalam proses pengambilan kekuasaan.

Nilai2 itu terus diperdebatkan, karena demokrasi itu pada dasarnya sebagaimana karya pemikiran manusia lainnya, mereka tidak mengenal kata berhenti, mereka terus memikirkan sampai memiliki bentuk lebih ideal dari waktu ke waktu.

Di sini terkadang demokrasi berbenturan dengan agama, terutama Islam. Dalam Islam ada bentuk final. Ada yang selesai dan tak perlu lagi dipersoalkan. Maka muncullah konflik antar keduanya. Ini tema besar yang harus direkonsiliasi kan.

Di Indonesia kita belum masuk ke sana...kita berkutat pada isu teknis soal PENGATURAN. Mungkin karena kita “belum myampe” atau karena tidak berani mendiskusikannya mengingat banyak soal dalam demokrasi bosa berbenturan dengan nilai2 lokal. Maka kita sibuk di ujung. Itupun salah.

Misalnya kita mendengar soal isu mantan napi korupsi dan pen-caleg-an. Dalam debat yang ada saya hampir tidak melihat pejabat yang mengerti demokrasi. Baik preaiden maupun KPU. Semua malas baca buku. Lumayan ada yang bikang “taati UU”. Itu saja argumennya.

Padahal, isu merampas hak warga negara bukan soal sederhana. Teori merampas hak warga itu inti dalam demokrasi. Tapi di otak pejabat kita yang Gak paham hukum dan HAM enak saja, “dia kan mantan koruptor, ya sudah” gitu aja mikirnya. Banyak yang dukung karena Sama2 “Gak nyampe”.

Bahkan ada seorang pejabat senior dari partai bernafas agama yang menjadikan ini sebagai kampanye. “Kami konsisten mendukung KPU menolak mantan napi korupsi menjadi caleg”. Demikian yg dia sampaikan. Dia lupa bahwa dalam agama pun tak ada mantan penjahat. Tuhan menerima Tobat.

Dalam agama, nabi Kira2 mengatakan, “semakin baik kalian sebagai orang jahil semakin baik kalian dalam Islam, kalau paham”. Jadi bahkan mantan bisa lebih. Aku daripada yang belum. Sehingga kalau mau nyinyir bikang aja “mana lebih baik mantan atau calon koruptor?”.

Begirulah pula demokrasi, ia meletakkan manusia sama depan hukum sampai UU merampasnya. Maka hak2 rakyat dalam demokrasi hanya boleh dirampas dengan UU. Tidak boleh dengan aturan di bawahnya. Tidak boleh PP, Perpres, PKPU apalagi SOP...hanya UU yg dibuat bersama di DPR.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Rekarinta Vintoko
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved