Beberkan tentang Demokrasi, Fahri Hamzah: Konsep Dasar Gagal Dipahami Termasuk Pejabat Tinggi Negara
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membeberkan penjelasannya terkait ide-ide demokrasi melalui akun Twitternya.
Penulis: Rekarinta Vintoko
Editor: Fachri Sakti Nugroho
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membeberkan penjelasannya terkait ide-ide demokrasi melalui akun Twitternya.
Dilansir TribunWow.com, penjelasan itu dijabarkan melalui akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah, yang diunggah pada Selasa (3/7/2018).
Fahri Hamzah mengatakan jika konsep dasar demokrasi sering gagal dipahami termasuk pejabat tinggi negara padahal hal itu merupakan pondasi yang penting.
Untuk itu, dirinya menjelaskan demokrasi dari konsep, perangkat hingga soal negara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
• Rizal Ramli: Mas Jokowi Bagus soal Infrastruktur, Tapi Payah Berat dalam Pengelolaan Makro Ekonomi
Fahri juga memberikan sejumlah contoh seperti isu mantan napi korupsi yang dilarang untuk mengikuti Pemilihan Umum Legislatif (Pileg).
Dirinya mengatakan belum menemukan pejabat yang mengerti demokrasi, baik itu presiden maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Fahri menyebut semua yang belum mengerti demokrasi akibat malas membaca buku.
• Faizal Assegaf Tanggapi Cuitan Refly Harun soal Larangan Mantan Koruptor Nyaleg
Berikut penjelasan sederhana Fahri Hamzah terkait konsep dasar demokrasi:
"Ide2 demokrasi itu berat...
Harusnya ini sarapan kita tiap pagi...dari seorang prsiiden atau pejabat tinggi...tapi sayang, Gak Ada yang bicara..akhirnya konsep2 dasar itu gagal dipahami termasuk oleh pejabat tinggi negara...dari presiden sampai pejabat di bawah ya.. #GagalPaham
Ijinkan saya sambil di jalan, menerangkan konsep2 dasar demokrasi dengan bahasa saya sendiri yang sederhana..mulai soal konsep demokrasi dan perangkatnya hingga soal negara hukum dan HAM..sebagai pondasi yang penting.. #GagalPaham
Demokrasi adalah konsep filosofis tentang nilai2 yang dianggap penting dan ideal terutama dalam politik. Maka selain nilai ideal itu, ia juga memiliki sisi lain yang terkait hukum dan aturan main bersama yang dianggap adil dan memenuhi standar nilai ideal itu.
Nilai ideal dalam politik dan pemerintahan seperti keterbukaan, transparansi, menghargai HAM, pro kepada kebebasan, dll di satu sisi berhadapan dengan kekuasaan mayoritas dan respek kepada minoritas dalam proses pengambilan kekuasaan.
Nilai2 itu terus diperdebatkan, karena demokrasi itu pada dasarnya sebagaimana karya pemikiran manusia lainnya, mereka tidak mengenal kata berhenti, mereka terus memikirkan sampai memiliki bentuk lebih ideal dari waktu ke waktu.
Di sini terkadang demokrasi berbenturan dengan agama, terutama Islam. Dalam Islam ada bentuk final. Ada yang selesai dan tak perlu lagi dipersoalkan. Maka muncullah konflik antar keduanya. Ini tema besar yang harus direkonsiliasi kan.
Di Indonesia kita belum masuk ke sana...kita berkutat pada isu teknis soal PENGATURAN. Mungkin karena kita “belum myampe” atau karena tidak berani mendiskusikannya mengingat banyak soal dalam demokrasi bosa berbenturan dengan nilai2 lokal. Maka kita sibuk di ujung. Itupun salah.