Sederet Pesan Fahri Hamzah di HUT Polri ke-72: Dilarang Gaptek hingga Tak Sikapi Aksi Petani-Nelayan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah turut memberikan ucapan terkait hari ulang tahun (HUT) Polri yang ke-72.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui laman Twitter @Fahrihamzah pada Minggu (1/7/2018).

Fahri Hamzah mengatakan apabila sebagai lembaga institusi inti negara, maka Polri harus kembali menjadi tumpuan masyarakat.

Ia pun memberi sejumlah pesan kepada Polri, seperti profesionalitas, agar tidak berbisnis, gaptek, hingga tidak menyikapi aksi petani, buruh, dan nelayan.

Berikut pesan lengkap yang diutarakan Fahri Hamzah:

• Tahun Politik, Mahfud MD Kunjungi Makam Gus Dur di Jombang

"Untuk Sebuah Negara Hukum Yang Demokratis. Hari ini kita merayakan hari penting.

Selamat ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia yang ke-72, tanggal 1 Juli 1946 - 1 Juli 2018

#HUTPOLRI
@DivHumas_Polri

Saya menerima video yang viral dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Beliau berpesan agar polisi dengan semangat profesionalisme dan modernisasi terus meraih kepercayaan publik.

Saya sependapat dengan Kapolri.
Polisi yang lahir sejalan dengan kelahiran demokrasi, harus menyatu dengan kehidupan publik.

Semakin dekat dengan rakyat akan semakin baik.

Sebab UUD memberikan tugas yang banyak kepada Polri.

Polisi memiliki tradisi sipil yang berbeda dengan militer. Karenanya harus lebih menggeluti permasalahan publik dengan lebih mendalam.

Itulah dasar pemisahan institusi pengayom masyarakat ini dari ABRI. Sekarang TNI. Karena sifat pelayananya yang berbeda.

Maka bagian dari peringatan Hari Bhayangkara juga adalah hari dipisahkannya Kepolisian dari Kemendagri.

Hikmahnya adalah Polri tidak semata alat pemerintah, tetapi alat negara. Kepegawaiannya tunduk dibawah UU Aparatur Sipil Negara #HUTPolri

Pada Legenda Bhayangkara ada refleksi kisah Gajah Mada menyelamatkan Raja Majapahit dan menghancurkan pemberontakan Kuti.

Maka sebagai Bhayangkara Negara, tugas Polri tidak saja loyal kepada Presiden tapi juga pelindung negara #HUTPolri

Tugas utama Polri sebagai penegak hukum, harus berangkat dari pemahaman akan apa yang terjadi di masyakarat.

Dengan itu keadilan akan tercapai. Sejalan dengan kepastian hukum.

Sebagai lembaga penegak hukum, Polri adalah institusi inti negara yang harus kembali menjadi tumpuan masyarakat.

Tempat masyarakat meletakkan harapan akan adanya kepastian perlindungan dan pelayanan negara. #HUTPOLRI

Polri harus menjadi tempat dimana masyarakat merasa terlindungi dan terayomi.

Maka menjadi tepat untuk menjadikan profesionalisme dan modernisasi sebagai spirit dalam berkemajuan. Menjawab tantangan.

Profesionalisme akan menuntun Polri untuk bertindak proporsional. Tepat sasaran.

Sesuai kebutuhan. Tidak kurang dan tidak lebih. Polri adalah cita rasa keadilan negara yang terselenggara secara saksama. Ini yg dinanti publik.

Inilah yang akan memberikan rasa aman bagi publik. Individualisme yang gaduh dalam demokrasi, menemukan tempat bersemayam dalam pengayoman dan penegakan hukum oleh Polri.

Modernisasi adalah tuntutan zaman.

Kewajiban memberikan rasa aman bagi publik, membutuhkan pengetahuan terkini. Kemarin saya sempat mengisi sespim Polri, mereka luar biasa. Sekolah Polri harus semakin luar biasa.

Polri harus semakin cerdas dan cerdik.

Polri dilarang gaptek. Polri harus mematahkan anggapan bahwa “polisi selalu kalah pintar dari maling”.

Maling yang dihadapi saat ini makin canggih dan rapi.
Publik yang merasa aman akan percaya pada Polri.

• Prabowo Diusulkan Jadi Cawapres Amien Rais, Guntur Romli: Mestinya Bisa Ikhlas

Isu kepercayaan ini harus segera dituntaskan. Karena tugas berat menanti Polri kembali menjadi ujung tombak penegakan hukum.
Menampung tugas-tugas yang selama ini dititipkan pada lembaga penegakan hukum yang bersifat ad hoc.

Ada tiga tahap untuk menjadikan Polri kembali sebagai ujung tombak penegakan hukum.
Pertama, dukungan regulasi, kedua, penguatan institusi dan ketiga adalah membangun kultur profesional dan modern dalam tubuh Polri.

Dukungan regulasi pada dasarnya adl pengaturan kembali fungsi lembaga penegakan hukum dengan mengedepankan institusi yang mendapat mandat langsung dari Konstitusi.

Penguatan institusi adalah penataan kembali fungsi-fungsi dalam institusi Polri sendiri agar sesuai dengan kebutuhan melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai perkembangan zaman.

Membangun kultur adalah bagaimana seluruh bagian dari Polri memahami kewajiban dan wewenangnya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Menjadi semakin profesional dan Moderen di segala bidang.

Dengan tiga tahapan itu Maka terbentuklah sebuah sistem. Sistem yang tepat dan kuat mesti ditunjang kesamaan pola pikir anggota Polri dalam memandang prioritas persoalan bangsa yg berkaitan dengan Polri.

Pembangunan sistem Polri yang terintegrasi dengan kepentingan nasional terbuka sejak 20 tahun lalu.

Reformasi 98 menjadi pintu reformasi sektor keamanan, Polri tidak satu lembaga dengan TNI dalam ABRI. Peran Polri ditegaskan dalam UUD 1945 dan UU Polri #HUTPolri

Reformasi 98 tentu berlanjut pada sektor keamanan. Reformasi sektor keamanan tersebut menghendaki Polri yang tidak subordinat TNI, Polri yang tidak berbisnis dan Polri yang tidak berpolitik serta Polri tanpa KKN.

Bukan subordinat TNI, bukan berarti menolak kahadiran TNI dalam operasi militer selain perang.
Jika Pemerintah dan Polri membutuhkan, wajar ada tugas perbantuan dari TNI, dalam beberapa UU ini sudah diatur.

Meski di TNI ada banyak satuan berkualifikasi Anti Teroris, Namun tugas keamanan mendorong Polri menciptakan kelembagaan baru berupa Densus 88 AT, meskipun sebelumnya sudah punya Satgas Bom dan Gegana Brimob.

Tantangan menghapus tradisi militerisme di tubuh Polri, kini terutama menyangkut peran Brimob dan Densus 88 AT, sejauhmana standar HAM dipatuhi.
UU anti terorisme telah mengaturnya dengan baik sekali.

Sudah tidak waktunya lagi menyikapi aksi petani, buruh dan nelayan akibat keresahan ekonomi dan buntunya saluran politik dengan pendekatan militerisme seperti dulu. Ini era baru, era hak2 sipil dan hak asasi manusia.

• Mahfud: Waktu Jadi MK, Saya yang Minta Kemendagri agar Lantik Terpidana Korupsi yang Menang Pilkada

Dalam hal menanggulangi kelompok separatism bersenjata. Polri/Brimob harus mengerti bahwa dia bagian dari memenangkan hati dan pikiran rakyat bukan memerangi rakyat #HUTPolri.

Penanggulangan teroris memerlukan tindakan non tradisional dan non kovensional yang memerlukan kualifikasi khusus agar tidak keluar dari semangat demokrasi dan HAM, itu yang mesti jadi catatan buat Densus 88 AT #HUTPolri

Di sisi yg lain, ada banyak peluang bisnis dalam kewenangan Polri, dari penegakan hukum, lalu lintas hingga pengamanan.

Semoga Polri tidak tergoda berbisnis secara lembaga, dengan model koperasi dan yayasan ataupun personilnya.

Kini personil Polri juga banyak menduduki jabatan penting : BIN, BNPT, BNN, bahkan pejabat kepala daerah yg diprotes semwntara kalangan dan personilnya bisa diperbantukan misalnya jadi penyidik KPK, dll.

Banyaknya peran yang diambil Polri, Semoga tidak menjadi Dwifungsi Polri yang mengundang Polri untuk berpolitik praktis atau berbisnis praktis.

Justru karena makin dekat dengan publik, Polri harus menjadi contoh profesionalisme.

Sebab Kelemahan Polri dalam pemberantasan KKN di masa lampau, mendorong keputusan politik untuk membentuk KPK, 16 tahun sudah KPK menjadi trigger, sudah seharusnya kemampuan Polri di bidang Tipikor semakin baik.

Penguatan kapasitas Polri dalam pemberantasan Tipikor, tidak bisa dipandang sebagai bagian dari pelemahan KPK, Krn tugas pemberantasan korupsi titak bisa diserahkan kepada lembaga ad hock. Harus ditangani lembaga inti.

Demikianlah harapan kita semua.
Selamat ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia yang ke-72, tanggal 1 Juli 2018. Semoga tetap amanah dalam melindungi dan melayani masyarakat #HUTPOLRI," tulis Fahri Hamzah

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)