Didik Mukrianto: Ada Hal Krusial dalam Pengangkatan Pj Gubernur Jabar dari Perwira Aktif Polisi

Namun hari ini ternyata pemerintah tidak mendengar suara rakyat, melawan kehendak rakyat, dengan melantik Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar.

Konteks tersebut, tentu bukan hanya diindikasikan adanya perlawanan terhadap kehendak rakyat, lebih lanjut bisa diindikasikan adanya kebohongan publik yang dilakukan pemerintah.

Lebih jauh lagi, ada hal yang cukup serius yang harus disikapi dan dilakukan koreksi terhadap pemerintah karena pemerintah bisa diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Setidak-tidaknya ada indikasi pelanggaran terhadap 3 Undang-Undang yaitu UU 5/2104 tentang Aparatur Sipil Negara, UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU 10/2016 ttg Pemilihan Kepala Daerah.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang, apalagi thd 3 Undang-undang sekaligus, bisa dikatakan suatu “skandal besar” dalam konteks tata kelola pemerintahan, berbangsa dan bernegara.

Apalagi saat ini bangsa Indonesia sedang menjalankan proses demokrasi Pilkada 2018 dan menjelang Pemilu 2019.

Tentu ini akan membawa dampak serius terhadap pelaksanaan demokrasi.

Pelanggaran UU jelas” akan menciderai demokrasi dan kehendak rakyat.

Sebagai bagian bangsa besar yang mencintai negeri ini, kita harus peka terhadap suara dan jeritan rakyat.

Kita harus mengingatkan, bahkan mengkoreksi pemerintah agar bangsa ini tidak terjerumus kepada persoalan besar yang sangat serius

Sebagai wakil rakyat yang harus menjadi pengawas jalannya pemerintahan, wajib mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah.

Saya memandang #HakAngket adalah jawabannya," tulis Didik Mukrianto. (Tribunwow/Tiffany Marantika)