Hasto dan PDIP Dituding Pelindung Koruptor, Presiden PKS Sohibul Iman: Keterlaluan

Kedua kepala daerah tersebut sempat diminta KPK menyerahkan diri atas dugaan kasus korupsi.
Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar.

Kedua kepala daerah itu diduga menerima suap dari pengusaha yang sama, yaitu Susilo Prabowo.

Samanhudi akhirnya menyerahkan diri dengan datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (8/6/2018) malam.

• Mundur dari Partai, Mohammad Nuruzzaman: Saya Siap Bertarung Gembosi Gerindra karena Kelakuan Fadli

"Wali Kota Blitar telah datang ke KPK. Kami hargai penyerahan diri tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat malam.

Sementara itu, Syahri disebut menyerahkan diri Sabtu sekitar pukul 21.30 WIB.

"Tadi SM datang sekitar pukul 21.30 WIB. Kami hargai penyerahan diri tersebut," imbuh Febri.

• Kutip Omongan Gus Dur soal Pelengseran, Alissa Wahid: Duwure Opo Se Presiden Iku?

Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK. Adapun kronologi OTT berawal pada Rabu (6/6/2018) sekitar pukul 17.00 WIB.

Di sisi lain, pihak KPK telah membantah pernyataan Hasto.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil ketua KPK Laode Syarif pada Senin (11/6/2018).

Menurut Laode, OTT ini sama dengan OTT lainnya dan tak ada nuansa politis di dalamnya.

"Ini sama saja dengan OTT yang lain, karena perantara dan pemberinya ditangkap bersamaan termasuk uang barang buktinya. Yang membedakan hanya bupati dan walikotanya melarikan diri," ujar Laode dikutip Tribunnews.

Laode menegaskan, apabila dalam OTT, KPK tak memiliki kepentingan politik, terutama terkait upaya penegakan hukum. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

• Tanggapi Omongan LBH Jakarta, Raja Juli Antoni: Mas Anies-Sandi Pasti Ngaku Tidak Tahu Apa-apa