Hasto dan PDIP Dituding Pelindung Koruptor, Presiden PKS Sohibul Iman: Keterlaluan

TRIBUNWOW.COM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman turut menanggapi pernyataan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Tulungagung dan Blitar.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan oleh Sohibul Iman melalui akun Twitter @msi_sohibuliman yang diunggah pada Selasa (12/6/2018).

Terkait OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, muncul tudingan jika Hasto Kristiyanto dan PDIP dianggap sebagai pendukung dan pelindung koruptor.

Hal itu lantaran PDIP memberikan bantuan hukum kepada pejabat yang terkena OTT.

• Fahri Hamzah: Manusia Taqwa Itu Tidak Gampang Marah, Pemersatu Bukan Pemecah Belah dan Tahan Celaan

Menurut PDIP mereka menilai jika OTT ini bernuansa politis.

Menanggapi hal tersebut, Mohamad Sohibul Iman memberikan pembelaan.

Menurut Sohibul Iman, keterlaluan jika ada orang yang menganggap Hasto dan PDIP pelindung koruptor hanya karena menduga OTT KPK bernuansa politis.

Sohibul Iman bahkan menyatakan lebih keterlaluan lagi jika ada yang bernafsu ingin PDIP bubar karena hal itu.

@msi_sohibuliman: Keterlaluan jk ada org yg menganggap pak @hasto n @PDI_Perjuangan itu pendukung n pelindung pr koruptor hanya krn mensinyalir bhw OTT KPK
bermuatan politis.

Lbh keterlaluan lagi kalau gara2 itu lalu ada yg bernafsu ingin bubarkan PDIP. Gak ada, kan?

• Faizal Assegaf Sebut Jokowi Tahu AR Korban Politik Rezim SBY dan Terjebak Arus Oposisi Brutal

Diberitakan sebelumnya, KPK menjaring dua kader PDIP, yakni Bupati Tulungagung Syahr Mulyo dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi.

Hasto pun mengaku banyak yang bertanya mengenai OTT tersebut.

"Saat ini saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?" kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu (10/6/2018), dikutip Kompas.com.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan apabila yang menjadi sasaran OTT adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi.

"Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar," imbuhnya.

• Menteri Susi Kirim Pesan ke Jurnalis Asing soal Pemberitaan Perbudakan Nelayan di Benjina

Kedua kepala daerah tersebut sempat diminta KPK menyerahkan diri atas dugaan kasus korupsi.
Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar.

Kedua kepala daerah itu diduga menerima suap dari pengusaha yang sama, yaitu Susilo Prabowo.

Samanhudi akhirnya menyerahkan diri dengan datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (8/6/2018) malam.

• Mundur dari Partai, Mohammad Nuruzzaman: Saya Siap Bertarung Gembosi Gerindra karena Kelakuan Fadli

"Wali Kota Blitar telah datang ke KPK. Kami hargai penyerahan diri tersebut," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat malam.

Sementara itu, Syahri disebut menyerahkan diri Sabtu sekitar pukul 21.30 WIB.

"Tadi SM datang sekitar pukul 21.30 WIB. Kami hargai penyerahan diri tersebut," imbuh Febri.

• Kutip Omongan Gus Dur soal Pelengseran, Alissa Wahid: Duwure Opo Se Presiden Iku?

Penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK. Adapun kronologi OTT berawal pada Rabu (6/6/2018) sekitar pukul 17.00 WIB.

Di sisi lain, pihak KPK telah membantah pernyataan Hasto.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil ketua KPK Laode Syarif pada Senin (11/6/2018).

Menurut Laode, OTT ini sama dengan OTT lainnya dan tak ada nuansa politis di dalamnya.

"Ini sama saja dengan OTT yang lain, karena perantara dan pemberinya ditangkap bersamaan termasuk uang barang buktinya. Yang membedakan hanya bupati dan walikotanya melarikan diri," ujar Laode dikutip Tribunnews.

Laode menegaskan, apabila dalam OTT, KPK tak memiliki kepentingan politik, terutama terkait upaya penegakan hukum. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

• Tanggapi Omongan LBH Jakarta, Raja Juli Antoni: Mas Anies-Sandi Pasti Ngaku Tidak Tahu Apa-apa