Fadli Zon Kritik KSP, Rustam Ibrahim: Mungkin Anda Perlu Nonton Film Serial TV The West Wing

Kedua, KSP dibentuk atas dasar Perpres, yakni Perpres No.26 Tahun 2015.

Sementara itu, untuk kementerian, dasar pembentukannya adalah UU, bahkan UUD 1945.

Jadi, baik secara status maupun dasar pembentukannya, posisi KSP di bawah kementerian. KSP harus sadar posisi, tugas, serta fungsinya.

• Demokrat Minta Maaf atas Meme Amien-Rizieq dan Akan Lakukan Mediasi Terkait Hitler Nababan

Sejak awal saya mendorong KSP termasuk Lembaga Non Struktural yang dibubarkan.

Sebab, dgn tugas dan fungsinya saat ini, KSP tidak saja beririsan, namun juga tumpang tindih dgn lembaga struktural yang ada.

Terutama dgn Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.

Dalam Perpres 26/2015, KSP ditugaskan untuk memberikan dukungan kpd Presiden dan Wakil Presiden dlm melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik.

dan pengelolaan isu strategis. Dalam redaksional yang berbeda, sebenarnya tugas KSP tsb sudah diakomodir oleh Sekretariat Kabinet.

Yaitu, melakukan perumusan & analisis, penyiapan pendapat & pandangan, serta pengawasan kebijakan dan program pemerintah.

Lantas, kalau telah dijalankan oleh Sekretariat Kabinet, knp harus ada KSP?

Belum lagi jika dibenturkan dgn fungsi Kementerian Koordinator, yang berfungsi melakukan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian urusan kementerian.

Keberadaan KSP semakin tdk relevan, pemborosan anggaran, dan layak dibubarkan.

Dengan pembubaran KSP, maka tidak ada lagi tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga negara.

Baik di internal lembaga kepresidenan (Setkab dan Setneg), maupun dengan lembaga di luar kepresidenan (Kementerian Koordinator dan Menteri).

Selain itu, pembubaran KSP juga akan menghemat anggaran pemerintah sebesar Rp.124 miliar, yg dapat direalokasikan ke sektor lain yang lebih membutuhkan," tulis Fadli Zon.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

• Tsamara Amany: Semakin Diserang, Kami Makin Kuat