Fadli Zon Kritik KSP, Rustam Ibrahim: Mungkin Anda Perlu Nonton Film Serial TV The West Wing

TRIBUNWOW.COM - Direktur LP3ES Rustam Ibrahim menanggapi cuitan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon.

Pantauan TribunWow.com, hal tersebut tampak dari unggahan akun Twitternya pada Rabu (23/5/2018).

Awalnya, Fadli Zon mengatakan jika Kantor Staf Presiden (KSP) dianggap menjadi lembaga yang membuat kinerja pemerintah tak efektif.

Tak hanya itu, ia juga menuding jika KSP sering melewati batas kewenangannya.

• Sindir Fahri Hamzah, Faizal Assegaf: Hidup dari Upah Rakyat tapi Kerjanya Hanya Getol Bela Koruptor

@fadlizon: Kantor Staf Presiden (KSP) yang saat ini mendapat banyak sorotan,

dinilai menjadi salah satu lembaga non struktural yg membuat kinerja pemerintah tidak efektif dan kerap melewati garis kewenangannya.

Menanggapi hal tersebut, Rustam Ibrahim menyatakan jika kemungninan Fadli Zon perlu menonton seriall TV West Wing.

@RustamIbrahim: Mungkin Anda perlu nonton film serial TV West Wing.

• Rocky Gerung Jadi Sorotan Usai Beri Kuliah Para Perwira di Sesko TNI, Ini Materi yang Ia Ajarkan

Dikutip laman wikipedia, The West Wing terbagi menjadi 7 season.

Serial ini sendiri menceritakan seluk beluk dan intrik di Gedung Putih.

Film garapan Warner Bros. Television ini dikenal lantaran memberikan pelajaran tentang bagaimana cara teamwork bekerja pada sebuah organisasi.

Sebelumnya, Fadli Zon juga melontarkan sejumlah catatan, termasuk kritikan terhadap KSP.

Kritikan tersebut ia sampaikan lantaran melihat KSP tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Diketahui, KSP menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat empat staf khusus presiden.

Diantaranya, Abdul Ghofarruzin, Siti Dhzu Hayatin, Adita Irawati, dan Ahmad Erani.

Tak hanya itu, Jokowi juga mengangkat Politisi Golkar, Ali Mochtar Ngabalin menjadi staf ahli utama Kepala Staf Kepresidenan.

Fadli Zon menilai saat ini ada tumpang tindih dalam lembaga kepresidenan.

Lebih lanjut, ia bahkan mendorong agar KSP dibubarkan.

Berikut pernyataan lengkap Fadli Zon.

• Reaksi Gerindra saat Petugas Partainya yang Duduk di Parlemen Sekarang Dituding Sangat Tidak Berguna

"Sy menyoroti adanya tumpang tindih keberadaan lembaga kepresidenan, baik yang struktural maupun non-struktural.

Kantor Staf Presiden (KSP) yang saat ini mendapat banyak sorotan, dinilai menjadi salah satu lembaga non struktural yg membuat kinerja pemerintah tidak efektif dan kerap melewati garis kewenangannya.

Sejak awal sy melihat keberadaan KSP hanya menambah permasalahan organisasi pemerintahan yg belum tepat guna.

Fungsinya tumpang tindih dan memboroskan anggaran negara.

Apalagi saat ini, Kantor Staf Presiden (KSP) sudah sangat berpotensi abuse of power.

Ini perlu kita dudukan secara tepat. Posisi KSP ini non struktural dan sifatnya internal.

Namun tdk jarang kita lihat KSP terkesan mengekspose dirinya layaknya lembaga struktural yg bersifat publik.

Bahkan, kerap mengesankan posisinya lebih tinggi daripada menteri, yg berwenang mengevaluasi dan menegur menteri.

Ini jelas bermasalah.

Pertama, posisi KSP adalah Lembaga Non Struktural (LNS) yg dibentuk untuk menunjang kinerja pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden.

Sementara kementerian adlh Lembaga Struktural yang menjadi bagian inti dari pemerintahan. Sehingga, secara status saja berbeda.

Kedua, KSP dibentuk atas dasar Perpres, yakni Perpres No.26 Tahun 2015.

Sementara itu, untuk kementerian, dasar pembentukannya adalah UU, bahkan UUD 1945.

Jadi, baik secara status maupun dasar pembentukannya, posisi KSP di bawah kementerian. KSP harus sadar posisi, tugas, serta fungsinya.

• Demokrat Minta Maaf atas Meme Amien-Rizieq dan Akan Lakukan Mediasi Terkait Hitler Nababan

Sejak awal saya mendorong KSP termasuk Lembaga Non Struktural yang dibubarkan.

Sebab, dgn tugas dan fungsinya saat ini, KSP tidak saja beririsan, namun juga tumpang tindih dgn lembaga struktural yang ada.

Terutama dgn Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.

Dalam Perpres 26/2015, KSP ditugaskan untuk memberikan dukungan kpd Presiden dan Wakil Presiden dlm melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik.

dan pengelolaan isu strategis. Dalam redaksional yang berbeda, sebenarnya tugas KSP tsb sudah diakomodir oleh Sekretariat Kabinet.

Yaitu, melakukan perumusan & analisis, penyiapan pendapat & pandangan, serta pengawasan kebijakan dan program pemerintah.

Lantas, kalau telah dijalankan oleh Sekretariat Kabinet, knp harus ada KSP?

Belum lagi jika dibenturkan dgn fungsi Kementerian Koordinator, yang berfungsi melakukan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian urusan kementerian.

Keberadaan KSP semakin tdk relevan, pemborosan anggaran, dan layak dibubarkan.

Dengan pembubaran KSP, maka tidak ada lagi tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga negara.

Baik di internal lembaga kepresidenan (Setkab dan Setneg), maupun dengan lembaga di luar kepresidenan (Kementerian Koordinator dan Menteri).

Selain itu, pembubaran KSP juga akan menghemat anggaran pemerintah sebesar Rp.124 miliar, yg dapat direalokasikan ke sektor lain yang lebih membutuhkan," tulis Fadli Zon.

(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

• Tsamara Amany: Semakin Diserang, Kami Makin Kuat