Beberkan Surat dari Kementerian, Gerindra: Harusnya Jokowi Tegur Menterinya Ketimbang Ancam DPR

Ia pun memberikan contoh surat permintaan penundaan dari Kemenkum HAM.

@Gerindra: Jadi siapa sebenernya yang membuat Revisi UU Terorisme ini tertunda? Legislatif atau eksekutif? @jokowi @KEMENKUMHAM

Berikut postinga lebih lanjut Gerindra ketika menanggapi komentar warganet.

@topimiring2019: Min gak usah saling menyalahkan sekarang untuk kepentingan rakyat sama sama kita tuntaskan kalau saling cari salah ya semuanya salah,

semu kan makan dari uang rakyat,,

partai pun dapat dana dari negara kan uang rakyat juga,,

@Gerindra: Sebenarnya siapa yang memulai polemik musibah bom kemarin akibat tertundanya Revisi UU Terorisme?

Pemimpin yang baik tidak menyalahkan orang lain saat ada masalah dan muncul seakan-akan menjadi pahlawan dengan mengeluarkan Perppu.

@Gerindra: Mari kita clear kan semua opini yang berkembang saat ini, jangan terus kita membohongi rakyat.

Siapa sebenarnya yang sering menunda-nunda pembahasan RUU Terorisme.

@Gerindra: Ini sangat penting diketahui oleh rakyat, karena akibat rangkaian serangan bom di Surabaya,

berbagai pihak melepaskan tanggung jawabnya dan menuding @DPR_RI sebagai pihak yang selalu menunda-nunda pembahasan RUU Terorisme.

• Ferdinand Hutahaean: Jokowi Perlu Evaluasi Posisi Ibu Megawati, Percuma UKP Dibentuk Jika tak Kerja

@Gerindra: Semua opini sengaja dibentuk oleh media dan pihak yang melepaskan tanggung jawabnya.

Mulai dari; @DPR_RI lelet, lambat, dua tahun tidak selesai, dan ungkapan-ungkapan lain yang sengaja di sebarkan di berbagai media.

@Gerindra: Hingga Kapolri pun meminta @jokowi untuk menetapkan Perppu terkait pemberantasan tindak pidana terorisme karena menilai @DPR_RI lamban.