Inilah 12 Tanggapan Sri Mulyani Soal Utang Indonesia

Ketujuh, bagi mereka yang menganjurkan agar Pemerintah berhati-hati dalam menggunakan instrumen utang, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, bahwa anjuran itu sudah sangat sejalan dengan yang dilakukan Pemerintah.

Ia menyebutkan, langkah pengelolaan APBN dan penyesuaian memang dilakukan secara bertahap dan hati-hati, agar perekonomian tidak mengalami kejutan (shock) dan mesin ekonomi menjadi melambat.

Pilihan-pilihan kebijakan ini, menurt Menkeu, dievaluasi secara cermat oleh Pemerintah, karena ekonomi Indonesia harus dikelola dengan hati-hati dan seimbang, mengingat tujuan-tujuan yang hendak dicapai sangat beragam, antara lain pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, perbaikan program pendidikan dan kesehatan, membantu infrastruktur dasar, dan sebagainya.

Kedelapan, Menkeu menegaskan, setiap langkah penyesuaian untuk mencapai satu tujuan, selalu berakibat pada tujuan yang lain. Ini yang dikenal sebagai “trade-off”. Namun Pemerintah, tambah Menkeu, terus melakukan penyesuaian untuk mencapai tujuan pembangunan dan terus menjaga APBN terap sehat, credible, dan berkelanjutan (sustainable).

Langkah konsisten dan hati-hati dari Pemerintah ini, ungkap Menkeu, telah menghasilkan kepercayaan yang makin kuat terhadap APBN dan perekonomian kita. “Hal ini dikonfirmasi oleh peringkat invetasi dari lima lembaga pemeringkat dunia (S&P, Moodys, Fitch, JCR, dan R&I),” ujarnya.

Menkeu juga mengingatkan, bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki undang-undang yang menjaga disiplin APBN (fiscal responsibility rules) dan konsisten menjalankannya.

“Disiplin fiskal Pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap besaran defisit dan rasio utang terhadap PDB,” tulis Menkeu seraya menambahkan, perhatian dan keinginan berbagai partai politik dan ekonom agar Indonesia terus menjaga disiplin fiskal adalah positif dan baik bagi reputasi dan kredibilitas ekonomi Indonesia. Saat yang sama, menurut Menkeu,justru Federal Reserve Amerika melakukan kenaikan suku bunga pada akhir Desember 2016, dan dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga tiga kali pada tahun 2017.

Kesembilan, disiplin fiskal, menurut Menkeu, tidak berarti semua pihak menjadi ketakutan dan panik atau bahkan menjadi alergi terhadap instrumen utang. “Kita harus tetap menjaga instrumen tersebut sebagai salah satu pilihan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan. Utang bukan satu-satunya instrumen kebijakan,” ungkap Menkeu, seraya menambahkan ada instrumen lain yang sangat penting seperti pajak dan cukai serta penerimaan bukan pajak, dan sebagainya.

Semua instrumen kebijakan tersebut, menurut Menkeu, sama pentingnya dalam pencapaian tujuan pembangunan, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan. Ia menambahkan bahwa semua kebijakan ini juga harus sama-sama bekerja secara efektif dan keras untuk mencapai tujuan nasional.

“Oleh karena itu, Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan serius, karena Pemerintah sadar bahwa pajak merupakan tulang punggung negara,” tulis Menkeu seraya menambahkan, bahwa pemerintah juga serius dalam memperbaiki iklim investasi, agar investasi dan daya kompetisi ekonomi dan ekspor meningkat.

Kesepuluh, banyak langkah-langkah tersebut, termasuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, dijelaskan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, baru akan menuai hasil pada jangka menengah.

Karena itu, Menkeu menilai kritikan bahwa banyak yang dilakukan pemerintah tidak memberikan hasil memuaskan saat ini, jelas tidak mempertimbangkan mengenai berapa lama proses suatu kebijakan dan proses konstruksi infrastruktur baru akan menuai hasil.

Namun demikin, Menkeu setuju dengan anjuran bahwa pemerintah perlu meningkatkan efektivitas kebijakan, mempertajam berbagai pilihan dan prioritas kebijakan dan memperbaiki tata kelola serta proses perencanaan, serta terus memerangi korupsi agar setiap instrumen kebijakan dapat menghasilkan dampak positif yang nyata dan cukup cepat.

Kesebelas, untuk itu, hanya menyoroti instrumen utang tanpa melihat konteks besar dan upaya arah kebijakan pemerintah, menurut Menkeu, jelas memberikan kualitas analisis dan masukan yang tidak lengkap dan bahkan dapat menyesatkan.

Keduabelas, sekali lagi, apa yang disampaikan oleh berbagai pihak yang peduli mengenai utang, menurut Sri Mulyani, pada dasarnya telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah.