Beri Kartu Kuning ke Jokowi Soal Gizi Buruk Asmat, Netizen Skak Mat Ketua BEM UI: Lah yang di Depok?

TRIBUNWOW.COM - Jumat silam, Ketua BEM UI, Zaadit Taqwa membunyikan peluit seraya mengacungkan kartu kuning ke Jokowi saat Jokowi menghadiri Dies Natalis.

Zaadit mengaku melakukan aksi tersebut lantaran ingin menyampaikan tiga tuntutan kepada presiden.

Salah satu dari tiga tuntutan itu yakni mengenai gizi buruk yang menimpa salah satu suku pedalaman Papua, Suku Asmat.

Mendengar kabar tersebut, salah satu netizen memberikan opininya terkait aksi Zaadit.

Netizen yang memiliki akun @RizmaWidiono mengatakan, "Ketua BEM UI protes Jokowi kurang memperhatikan kasus gizi buruk di Asmat, Papua. Lha dia sendiri kuliah di kampus Depok, kok ga tau kalo di Depok ada kasus gizi buruk yang bahkan udah berlangsung sejak 2008???"

Dilansir Tribunwow.com dari akun Instagram @maklambeturah, netizen itu juga menyematkan bukti-bukti berita mengenai kasus gizi buruk yang ada di Depok.

Akun gosip itu juga seraya memberikan komentar, "Terskakmatt netijen. Kampret di pelupuk mata tidak tampak, tapi cebong di seberang lautan tampak".

BACA  Sibuk Urusi Tugas Pemerintah yang Belum Selesai, Teman Sekelas Ketua BEM UI Ungkap Fakta Mengejutkan

Melihat postingan tersebut, netizen memberikan komentar.

@trust_truebrand: Jokowi-JK sudah berusaha. Sama seperti Anies-Sandi. Mereka semua pemimpin zaman now

@2ndcornelis: Kartu Mati

@mommy_ira_new: Mantab mak

@l_deef16: Biasa cuy, gajah di pelupuk mata kaga keliatan bo

@eka.safrony: Skamat mematikan

@onnie.asri: Aturan nya pemerintah yang malu masa daerah kota kurang gizi apalagi daerah jauh dari kota,kata nya ekonomi nya meroket

Sebelumnya setelah Zaadit tertangkap setelah aksi di depan Jokowi, dirinya mengungkapkan tiga tuntutan.

BACA  Jawaban Mahfud MD Soal Imam yang Tak Lancar Baca Alquran hingga Ketua BEM UI Unggah Foto Kontroversi

Tuntutan tersebut antara lain:

1. Terkait gizi buruk di Papua untuk segera diselesaikan oleh pemerintah karena lokasi kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, merupakan bagian dari Indonesia.

"Kami ingin mau dipercepat penyelesaiannya karena sudah lama dan sudah banyak korban," ucapnya.

2. Plt atau penjabat gubernur yang berasal dari perwira tinggi TNI/Polri.

"Kita tidak pingin kalau misalnya kembali ke zaman orde baru, kita tidak pengen ada dwifungsi Polri, dimana Polisi aktif pegang jabatan gitu (gubernur) karena tidak sesuai dengan UU Pilkada dan UU Kepolisian," papar Zaadit.

3. Persoalan Permenristekdiktir tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) karena dapat mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

"?Itu tadi buku paduan suara, karena pengawasan lumayan ketat tadi pas masuk ke dalam, makanya kita pakai buku itu, biar bisa masuk," tutur Zaadit.

"Kita tidak pingin mahasiswa dalam bergerak atau berorganisasi dan berkretasi itu dikungkang, oleh peraturan yang kemudian dibatasi ruang gerak mahasiswa," papar Zaadit. (TribunWow/Dian Naren)