Perebutan Tahta Jawa: Ente Punya Uang Berapa? Begini Pengakuan Sederet Bakal Cagub

TRIBUNWOW.COM - Isu soal mahar politik dalam pilkada semakin santer dibicarakan.

Hal tersebut lantaran tahun ini merupakan tahun politik di Indonesia, di mana sejumlah wilayah di Indonesia menggelar Pilkada serentak.

Pertanyaan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenai jumlah uang, yang dimiliki oleh bakal calon yang akan maju dalam Pilkada pun menjadi viral dan membuat publik heboh.

"Ente punya uang berapa?" tanyanya dalam sebuah pidato.

Prabowo kemudian menyebutkan angka 300 miliar yang kira-kira dibutuhkan dalam Pilkada, ini pun paket hemat.

Berikut ini tanggapan bakal calon gubernur di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur: Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, Ganjar Pranowo, Sudirman Said, Saifullah Yusuf, dan Khofifah Indar Parawansa.

Dalam acara Mata Najwa yang diunggah oleh akun YouTube @Najwa Shihab pada Kamis (18/1/2018) bakal calon gubernur blak-blakan mengenai hal tersebut.

Viral! Bukti Rekaman Beda Omongan dan Isi Surat La Nyalla soal Mahar Politik yang Menuding Prabowo

Bakal calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku memiliki uang secukupnya dalam Pilkada ini.

Menurutnya, uang tersebut tergantung hitung-hitungannya.

"Definisi angka itu buat apa dulu, mempolulerkan diri dengan sosialisasi, terus ada real cost, membayar saksi, hitungnya itu bukan di akhirnya," kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Khofifah menyebutkan dana politik memang mahal, tetapi jika tidak ada komunikasi, partisipasi, forum-forum, dll," katanya.

Menurutnya, uang partisipasi dalam komunitas-komunitas bisa mengurangi biaya Pilkada.

Senada dengan Khofifah, Saifullah Yusuf, juga menyebut ada modal sosial yang bisa mengurangi biaya Pilkada.

Menurut Gus Ipul, ia pernah ditanya uang berapa, kalau 300 miliar ia pasti tidak akan nyalon Gubernur.

Baca: Sederet Fasilitas Google di Kantor Zurich untuk Stafnya Ini Bisa Bikin Iri

Menurutnya, jika mulai dari nol, biaya yang dibutuhkan memang sangat banyak.

Berikut ini asumsi kebutuhan ongkos di Pilkada.

Dengan asumsi biaya Rp 200.000/saksi dengan jumlah 2 saksi per TPS, maka didapatkan:

Jawa Barat: 75.151 TPS = Rp 30 miliar.

Jawa Tengah: 67.850 TPS = Rp 27 miliar.

Jawa Timur: 75.977 TPS = Rp 30 miliar.

Baca: Begini Tanggapan Manajemen Matahari Departement Store Usai Digugat Pasaraya

Sementara itu, untuk ongkos logistik, perhitunganya dari PKPU Nomor 5 Tahun 2017, 30% x jumlah pemilih x Rp 25.000.

Jawa Barat: 33.045.101 Pemilih = Rp 247 miliar.

Jawa Tengah: 27.385.213 Pemilih = Rp 205 miliar.

Jawa Timur: 30.638.902 Pemilih = Rp 229 miliar.

Kebutuhan tersebut, bisa digunakan untuk bahan kampanye seperti atribut, pernak-pernik, dan lain-lain.

Menurut Deddy Mizwar, jika calon tersebut terkenal, bisa mengurangi biaya tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Ridwan Kamil juga mengaku jika calon tidak memiliki elektabilitas, maka biaya yang diperlukan untuk kampanye sangatlah besar.

Top 5 News! Mahfud MD Ungkap Fakta Mengejutkan Mahar Politik hingga Aset Idrus Marham dan Moeldoko Bikin Melongo

Berbeda dengan jika elektabilitas calon sudah bagus.

Menurut Kang Emil, biaya jika elektabilitasnya bisa setengah hingga 70% dari biaya tersebut.

Sementara itu, Sudirman Said, mengaku perhitungan tersebut sebagai estimasi ya memang harus longgar, tetapi pratiknya di lapangan bisa berbeda.

Sudirman Said juga menyatakan ia ditanya punya uang berapa oleh Prabowo, menurutnya hal tersebut sangatlah wajar, lantaran biaya kampanye politik sangatlah mahal.

Akan tetapi, Sudirman Said mengaku secara jujur bahwa ia tidak memiliki uang.

Namun ia mengatakan jika dipilih, mungkin masyarakat dan sahabat-sahabatnya akan merespon dan memberikan support.

Menurutnya, diundang ke kampus, seminar, talkshow, bisa mengurangi biaya politik.

Biaya kampanye juga bisa dikurangi dari iuran yang transparan.

Seperti diketahui, batasan dukungan yang boleh diberikan oleh pendukung secara perorangan adalah Rp 75 juta, sementara badan hukum sebesar Rp 750 juta, tidak boleh lebih dari itu.

Dan semua bentuk dukungan dan sumbangan harus dicatat untuk kemudian dilaporkan.

Sementara itu, mengenai isu balas jasa dalam kerjasama politik, bakal calon gubernur menganggap selama tidak merugikan negara tidak ada masalahnya.

Berikut ini data bakal calon gubernur di Jawa:

Jawa Timur

Khofifah Indar Parawansa

Jabatan sebelumnya menteri sosial sejak 2014 - Januari 2018.

Partai pendukung: Demokrat, Golkar, PPP, Nasde, Hanura, PAN.

Kekayaan : Rp 36,3 miliar (November 2014).

Saifullah Yusuf

Jabatan: Wakil Gubernur Jawa Timur sejak 2009 - 2018.

Partai pendukung: Gerindra, PKB, PDI-P, PKS.

Kekayaan: RP 13,6 miliar (April 2014).

Jawa Tengah

Sudirman Said

Jabatan: Menteri ESDM periode 2014-2016.

Partai pendukung: PKB, Gerindra, PKS, PAN.

Kekayaan: Rp 3,8 miliar (Oktober 2016).

Baca: Trending YouTube! Hotman Paris Tertawa dan Bungkam Fredrich Yunadi Soal Kebal Hukum

Ganjar Pranowo

Jabatan: Gubernur Jawa Tengah, periode 2013-2018.

Partai pendukung: PDI-P, Golkar, Demokrat, PPP, Nasdem.

Kekayaan: Rp 3,7 miliar (Juli 2014).

Jawa Barat

Deddy Mizwar

Jabatan: Wakil gubernur Jawa Barat, periode 2013-2018.

Partai pendukung: Golkar, Demokrat.

Kekayaan: Rp 38,9 miliar (April 2016).

Ridwan Kamil

Jabatan: Wali kota Bandung, periode 2013-2018.

Partai pendukung: PPP, PKB, Nasdem, Hanura.

Kekayaan: Rp 8,2 miliar (Desember 2015). (*)