Berkomentar di FB soal Dugaan Pungli EKTP, Guru SD Ini Dihajar Kepala Desa, Berikut 4 Faktanya

Kemudian, Badi langsung memotong pembicaraan soal kewenangan dan haknya di Desa.

"Saya jawab, saya di sini sebagai guru yang diberikan tugas mengajar di sini. Dan sebagai warga di desa ini," ujar Heri.

POPULER: Mengaku Buru-buru, Angel Lelga Naik Motor Bertiga Tanpa Kenakan Helm, Netizen: Wajib Ditilang Tuh

Mendengar jawaban itu, kades langsung meradang dan mempermasalahkan terkait komentar Heri di facebook, terkait masalah e-KTP.

Heri mengatakan kades langsung melakukan pemukulan. Istri kades pun ikut dalam pemukulan itu, disaksikan masyarakat, Yadi komite dan majelis guru.

"Dia langsung berdiri dan marah. "Tahu nggak kamu, tentang komentar kamu di facebook. Saya kades, saya kades," ujarnya.

"Kerah baju saya ditarik dan langsung mendorong badan saya. Saya terduduk di meja, langsung lah dipukulnya saya," kata Heri.

3. Heri melaporkan ke pihak polisi

Atas peristiwa tersebut, Heri melaporkan ke polsek setempat.

4. Pengakuan kepala desa

Yadi menyangkal adanya dugaan punggutan liar untuk EKTP.

"Secara pribadi, selaku kepala dsa, tidak pernah menginstruksikan atau memberi pandangan kepada perangkat desa saya untuk memungut uang kepada warga yang ingin mengambil e-KTP maupun yang lain-lain," kata Badi, Selasa (16/1).

Yadi mengatakan apabila ada warga yang memberikan uang sebagai uang bensin untuk keperluan pengambilan e-KTP atau surat-surat kependudukan yang lain ke kabupaten, itu sifatnya sukarela, tidak dipaksakan dan nominalnya terserah si pemberi.

"Jarak dari Sungai Bahar ke pemkab itu cukup jauh. Kalau warga berangkat pukul 05.00, itu baru sampai pukul 09.00 hingga 10.00. Itu ongkosnya pun bisa lebih dari Rp 50 ribu," ujarnya.

"Ya kalau urusannya sehari selesai. Coba kalau minta tolong dengan perangkat desa kan, dari mana mau ngambil uang transportasi ke sana. Itu tidak bisa gunakan Dana Desa," kata Badi.

VIRAL: Wanita Ini Ketinggalan Pesawat saat Wajah Hasil Operasi Plastiknya Tidak Teridentifikasi di Bandara

Sementar itu, terkait dugaan oknum perangkat desa yang memungut uang dengan menggunakan kuitansi, Badi mengatakan itu belum tentu benar.

"Bisa saja tanda tangan di kuitansi tersebut dipalsukan. Lebih baik kita klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan," ujarnya. (*)