Inilah 5 Drama Politik DPR RI Sepanjang 2017

Tujuh fraksi yang menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura. 

Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.

Sementara itu tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena menganggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

Perbedaan pendapat tak hanya di tingkat anggota dewan, namun juga pada level masyarakat. Sebagian menyetujui langkah tegas pemerintah. Namun sebagian lainnya khawatir regulasi tersebut disalahgunakan dan menjadi alat pembubaran yang represif.

Populer: 100 Anggota DPRD Sumut Habiskan Dana Miliaran Rupiah Gelar Rapat di Hotel Bintang 5, Simak Videonya!

4. Pansus Hak Angket KPK 

Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa jadi merupakan kerja DPR yang paling banyak disoroti.

Usulan hak angket dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam, yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Sejumlah pihak sempat menduga adanya konflik kepentingan di balik pembentukan pansus. Pasalnya, sejumlah anggota dewan diduga ikut terlibat dalam proyek e-KTP. Termasuk Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunanjdar Sudarsa. Namun, tudingan tersebut langsung ditepis Agun.

Pada perjalanannya, kerja pansus semakin meluas. Berbagai wacana sempat diutarakan oleh anggotanya. Sebut saja usulan dari Anggota Pansus, Mukhamad Misbakhun agar pembahasan anggaran RAPBN 2018 Kepolisian dan KPK tidak perlu dilakukan, jika Miryam tidak dihadirkan ke Pansus Angket KPK.

Implikasi dari tidak dibahasnya anggaran RAPBN 2018, kata dia, adalah anggaran terhadap dua institusi tersebut di 2018 tertahan.

Anggota pansus lainnya, Henry Yosodiningrat bahkan sempat melontarkan wacana pembekuan KPK untuk sementara waktu.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.