Paspampres Diduga Terima Uang Suap dari Bekas Dirjen Hubla, CBA: Tamparan Bagi Jokowi
Antonius Tonny Budiono mengaku menyediakan uang kepada Paspampres setiap presiden melakukan peresmian.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mantan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono mengaku memberikan uang senilai ratusan juta rupiah kepada Paspampres.
Pengakuan tersebut disampaikan oleh Tonny Budiono saat memberikan kesaksian atas terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan.
Dilansir Tribunnews.com, menanggapi hal tersebut Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, mendukung KPK mengembangkan dugaan aliran dana yang masuk ke Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terkait seluruh kegiatan yang dihadiri Presiden Jokowi.
"Sebagai catatan, sejak 2015 Jokowi sudah melakukan blusukan alias kunjungan sedikitnya 306 kali, bisa dibayangkan jika benar terbukti oknum Paspampres selalu meminta jatah ke panitia di setiap kunjungan Jokowi," tutur Jajang, Selasa (19/12/2017).
Menurut Jajang, aliran uang hasil korupsi bisa mengalir kemana saja.
Dugaan aliran uang hasil korupsi ke Paspampres menjadi tamparan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Setidaknya dari nyanyian Tonny terkait aliran uang ke Paspampres, sebagai bahan Jokowi mengevaluasi “orang-orang di dekatnya”.
Selain itu, CBA mendorong KPK membuka penyelidikan terkait proyek-proyek yang dilaksanakan Paspampres.
Menurut dia, publik berharap besar, Paspampres yang begitu dekat dengan orang nomor satu negeri ini bersih dari segala tindakan koruptif.
Baca: Pasangan Ini Lakukan Prewedding Saat Gunung Agung Erupsi, Petugas BNPB: Status Cinta Level Awas
CBA melihat beberapa proyek yang dijalankan Paspampres selama ini terkesan ditutup-tutupi. Contohnya mulai dari proyek pengadaan pakaian operasional hitam dengan anggaran sebesar Rp 1.248.984.000.
Sampai proyek besar terkait pekerjaan rusun grup C yang berlokasi di lawang gintung kota Bogor menghabiskan anggaran sebesar Rp 26,2 miliar lebih.
"Rata-rata proyek yang dijalankan satuan kerja Paspampres termasuk dua proyek di atas tidak dijalankan dengan proses lelang elektronik, meskipun nilainya mencapai miliaran bahkan puluhan miliar," katanya.
"Hal tersebut selain terkesan tertutup alias tidak transparan, sangat beresiko terjadinya penyimpangan karena tidak bisa diawasi langsung oleh publik bagaimana jalannya proses proyek tersebut," tambah Jajang.
Sebelumnya Antonius Budiono mengaku menyediakan uang kepada Paspamres setiap presiden melakukan peresmian.
