PM Israel Ungkap Tidak Hanya Amerika, Pihaknya Juga Lobi Sejumlah Negara Lain Untuk Lakukan Hal Sama

TRIBUNWOW.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu apresiasi tindakan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Menurut Netanyahu, keputusan tersebut dianggap termasuk suatu momen yang monumental di sejarah Israel, dikutip dari Tribunnews (9/12/2017).

Momen besar dalam sejarah Zionisme antara lain; Deklarasi Balfour, Pendirian Negara Israel, Pembebasan Yerusalem, dan pengakuan Trump diatas, dikutip dari Tribunnews Sabtu (9/12/2017).

"Saya bilang pada Trump: 'Presiden Trump sahabatku, Anda akan mencetak sejarah.' Benar saja, kemarin ia melakukannya," katanya.

Menurut Netanyahu, pernyataan Trump itu disambut baik oleh rakyat Israel.

"Ini adalah momen pemersatu yang patut dirayakan oleh segala lapisan masyarakat Israel. Kami akan membuat Yerusalem sebagai pusat kegembiraan kami," kata Netanyahu lagi.

  BACA  Buntut Pernyataan Trump, Wakilnya Ditolak Masuk Wilayah Palestina Saat Ingin Temui Presiden Abbas

Tak hanya sampai disitu, Netanyahu juga mengaku dirinya telah menghubungi sejumlah negara lain untuk melakukan hal yang sama dengan Amerika.

Ia meyakini akan ada lebih banyak negara yang mengakui kedaulatan Israel dengan menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya dan memindahkan kantor kedutaannya ke Yerusalem.

"Kami sudah menghubungi perwakilan negara-negara lain untuk memberikan pernyataan yang sama," tutur Netanyahu, tanpa menyebut negara mana saja yang dihubunginya.

Sedangkan menurut anggota Komisi I DPR Charles Honoris menyesalkan pengakuan tersebut.

Menurutnya, Amerika Serikat sudah kehilangan kredibilitas sebagai 'honest broker' antara Israel dan Palestina.

"Donald Trump sudah merusak seluruh upaya negosiasi perdamaian yang dikerjakan oleh presiden-presiden AS sebelumnya melalui pertemuan-pertemuan trilateral seperti Camp David. Kini AS sudah tidak bisa lagi mengklaim dirinya sebagai juru damai yang imparsial," kata Charles.

Menurutnya, saat ini AS sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk menjadi mediator imparsial.

"Maka harapan berikutnya hanya tersisa melalui forum PBB," kata Charles.