Pemerintah Indonesia Dicecar Pertanyaan soal Situasi dan Kebijakan Migrasi di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah melakukan dialog dengan Komite Pekerja Migran PBB pada tanggal 5 September 2017.
Editor: Maya Nirmala Tyas Lalita
Keji! Diduga Karena Cemburu, Seorang Suami Tega Potong Kaki Istri hingga Putus
Bagaimana mekanisme monitoring dan penjatuhan sanksinya? Sementara pemerintah Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi ILO 181 tentang agency, mengapa ratifikasi belum dilakukan.
Kasus hukuman mati yang banyak dihadapi buruh migran perempuan di beberapa Negara tujuan.
Saat ini setidaknya ada 212 kasus buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati, bagaimana pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya perlindungannya?
Bagaimana perlindungan terhadap PRT migran di Negara-negara yang tidak memiliki regulasi tentang PRT? Sementara mereka rentan mengalami kekerasan fisik dan seksual.
Seperti di Arab Saudi dan beberapa Negara di Timur Tengah.
Apa upaya yang sudah dilakukan untuk melindungi mereka?
Moratorium dengan 19 negara di Timur Tengah, mengapa kebijakan itu diambil?
Bagaimana dampak positif dan negatifnya?
Moratoroum juga diindasikan meningkatkan buruh migran perempuan menjadi korban trafficking.
5 Minuman Rendah Kalori Ini Manjur untuk Cegah Kegemukan
Bagaimana pemerintah Indonesia melakukan monitoring selama moratorium dan berapa jumlah penurunan keberangkatan dan yang tetap berangkat?
Bagaimana mencegah praktek korupsi dalam tata kelola migrasi?
Anak-anak buruh migran yang lahir di Negara tujuan banyak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, bagaimana melakukan negosiasi dengan Negara tujuan?
Anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bermigrasi, apakah ada kebijakan dan program untuk memastikan pendidikan dan pola asuh bagi mereka.