Soal Reklamasi, Dulu Anies Menolak, Sekarang Seperti Ini
Kampanye saat pemilihan calon gubernur, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terang-terangan menolak reklamasi.
Penulis: Woro Seto
Editor: Rendy Adrikni Sadikin
lihat foto
Banding juga diajukan Pemprov DKI atas Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra.
Anggota Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Marco Kusumawidjaja, mengatakan bahwa penarikan diri dari proses banding merupakan bagian dari komitmen Anies-Sandi untuk memenuhi janji kampanye menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.
Hal itu akan dilakukan saat keduanya mulai menjabat per Oktober 2017.
"Yang naik banding Pemrov DKI kan masih bisa ada pilihan kita menarik diri. Salah satu pilihannya kita menarik diri," kata Marco saat ditemui di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).
Terkait teluk reklamasi yang sudah jadi tersebut, Marco mengaku dirinya dan tim akan mengumpulkan saran dari masyarakat.
Anies dan Sandi berharap agar reklamasi yang sudah jadi digunakan untuk kepentingan publik.
"Ada yang berharap itu dijadikan hutan kota, permukiman nelayan, pantai terbuka di mana kita semua bisa menikmati. Tapi belum ada kesimpulan. Tapi panduan umumnya untuk kepentingan umum," kata Marco saat ditemui di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).
"Intinya itu akan dijadikan kepentingan umum bagaimana melaksanakannya bisa digunakan banyak hal," ucap Marco.
Tanggapan Djarot
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berkomentarterkait rencana gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin membuat pelabuhan di lahan reklamasi Teluk Jakarta.
(Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (17/5/2017).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)
"Saya belum bisa menjawab, sebelum dikaji secara menyeluruh ya. Tanya kepada beliau aja," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (17/5/2017).
Menurut Djarot, kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI merupakan hak Anies dan Sandiaga Uno setelah resmi menjabat.
Baginya selama tidak melanggar aturan dan memberi manfaat, dia yakin semua akan mendukung.
"Kalau ada peraturannya ya monggo, itu kan zamannya nanti Pak Anies dan Sandi, apa pun yang dilakukannya, misalnya baik pasti kita support," ujar Djarot.
TribunWow.com/Woro Seto
