Ketika Menaker Nyatakan Kondisi Tenaga Kerja Lebih Baik Dibantah 'Keras' Kaum Buruh

Berbagai permasalahan itu, sebagai contoh, antrian yang sangat panjang, pemberian obat yang terbatas sehingga buruh harus membayar biaya tambahan, permasalahan dalam rawat inap, dan yang lain.

Keempat, kembalinya upah murah dengan dihilangkannya hak berunding buruh dalam menetapkan upah minimum melalui PP 78/2015.

Sehingga buruh tidak bisa ikut penetapan kenaikan upah minimum.

Akibatnya upah setiap tahun naik sebesar harga kebab yang dibeli di Eropa, padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia di klaim nomor tiga dan tax amnesty nomor satu di dunia.

Bahkan di Ibu Kota Negara, DKI Jakarta, upah minimumnya lebih rendah dari Karawang.

"Bagaimana mungkin Menaker mengatakan kondisi pemerintah sekarang jauh lebih baik," lanjut Iqbal.

• Demo di Jakarta Berlangsung Panas, Apa Sebenarnya Tuntutan Pekerja di Hari Buruh?

Kelima, union busting dan kriminalisasi makin meningkat.

Terbukti dengan kasus kekerasan terhadap pekerja Freeport dan kriminalisasi yang pernah dilakukan terhadap aktivis buruh yang kritis terhadap PP 78/2015.

Keenam, harga rumah rusunami yang mahal.

Akibatnya, program perumahan ini hanya dinikmati kalangan menengah atas.

Ketujuh, KSPI dan ASPEK Indonesia menolak keras otomatisasi jalan tol karena akan menyebabkan puluhan ribu buruh jalan tol akan ter PHK.

Tetapi Menaker malah mendukung program ini.

Bukannya membela serikat pekerja ASPEK Indonesia yang menjadi anggota KSPI, agar terhindar dari PHK massal.

Oleh karena itu, KSPI berpendapat kebijakan pemerintahan sekarang ini khususnya di bidang tenaga kerja jauh dari perlindungan dan kesejahteraan.