Giliran Menteri Susi yang Akan Kena Evaluasi Jokowi

TRIBUNWOW.COM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai laporan kinerja Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Jokowi mengungkapkan hal tersebut di sela kunjungan kerjanya di Tangerang Selatan, Banten (27/4/2017).

"Ya sudah ada satu, dua laporan yang saya dengar," ujar Jokowi, dikutip dari Tribunnews.com.

Namun Jokowi belum memberikan banyak komentar mengenai laporan tersebut.

Ia mengaku akan mengevaluasi kondisi di lapangan dan memanggil Menteri Susi untuk mendapatkan penjelasan.

"Saya akan mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan)," ujar Jokowi.

Baca juga: Ancam Kebebasan Pers, AJI Desak Hary Tanoe Cabut Laporan Tirto.id ke Polisi

Jokowi juga mengingatkan, bahwa pemerintah pasti akan memberi solusi terbaik untuk nelayan.

"Tetapi percayalah pemerintah akan memberikan solusi yang paling baik untuk nelayan," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menimbulkan konflik antara nelayan dan aparat penegak hukum.

Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan itu diterangkan bahwa nelayan dilarang menggunakan cantrang untuk menangkap ikan.

Sebagai gantinya, KKP akan membagikan alat penangkap ikan pengganti cantrang yang lebih ramah lingkungan.

Namun, setelah dua tahun berjalan, KKP belum optimal dalam hal pembagian alat penangkap ikan pengganti cantrang.

Baru 605 nelayan dan 3 koperasi nelayan di seluruh Indonesia yang sudah mendapatkan alat penangkap ikan yang diperbolehkan KKP, menurut data dari Kantor Staf Kepresidenan, hingga April 2017.