Didesak Mundur, Ini Kronologi Nama Ketua KPK Terseret dalam Kasus Megakorupsi e-KTP!

- Gamawan mengirimkan lagi berkas anggaran e-KTP ke KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung sebelum kontrak ditandatangani,

- Gamawan memastikan saat itu tidak ada satupun lembaga pengawas yang mencurigai adanya praktik korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP.

- Bahkan audit yang dilakukan dengan tujuan tertentu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menemukan satu pun kerugian negara.

- 14 Maret 2017, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan ada konflik kepentingan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kasus korupsi e-KTP.

- Fahri juga mengatakan, Agus memiliki kepentingan sebagai mantan Ketua LKPP dengan Kemendagri.

- Fahri mendapat informasi tersebut langsung dari beberapa pihak yang sudah diperiksa KPK dan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah sejak awal mengetahui kasus tersebut.

- Ia juga membaca sejumlah dokumen seperti dakwaan KPK serta tiga laporan BPK (2012,2013, dan Juli 2014).

- Menurut Fahri kasus tersebut janggal, karena audit BPK pada 2014, menyatakan DPR dan pemerintah periode lalu bersih.

- Berdasarkan keterangan yang didapatnya, Agus memiliki kepentingan terhadap pengusaha, termasuk bertemu dengan Gamawan Fauzi.

Baca: Manajemen Persib Bandung Ungkap Nilai Kontrak Michael Essien 1 Tahun, Angkanya Fantastis

Kasus ini terus bergulir, bahkan Fahri Hamzah juga sempat mengusulkan adanya hak angket kasus e-KTP atas sejumlah kejanggalan dalam pengusutan kasus tersebut.

Ia juga meminta agar Agus segera mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab posisi Agus sekarang ini, ia menilai akan ada konflik kepentingan yang menyebabkan pengusutan kasus e-KTP dapat menyimpang.

Menurut dia, perlu dilakukan investigasi menyeluruh agar publik mendapatkan kejelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul.(Tribunnews.com/Kompas.com/TribunWow.com/Natalia Bulan Retno Palupi)