Bikin Merinding, Solidaritas Warga Kota Malang Hadapi Aksi Mogok Sopir Angkot

Bambang menyebut pembahasan berlangsung alot.

Hasilnya adalah pertama, bahwa terhadap pengusaha online dan kendaraannya yang tidak mempunyai izin operasional, Pemerintah Kota Malang bersama pihak kepolisian dan Dinas Perhububungan Provinsi Jawa Timur akan melakukan tindakan dan penertiban.

Penertiban itu bagi pengusaha angkutan online sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 3 Tahun 2016.

Kedua, bahwa langkah penindakan dan penertiban tersebut dilakukan sesegera mungkin.

Ketiga, bahwa penindakan dan penertiban terhadap ojek online akan dikonsultasikan ke Kementerian Perhubungan sesegera mungkin.

Belum Memuaskan

Hasil pertemuan tak lantas memuaskan kalangan sopir angkot.

Kasiyono salah satu sopir angkot, meminta nomor polisi taksi yang sudah mengantongi izin operasional di Jatim diserahkan ke paguyuban angkutan umum di Kota Malang. "Supaya kami ini tahu, mana yang resmi dan tidak," ujarnya.

Ia juga meminta Dishub Kota Malang menyosialisasikan tentang taksi online yang belum mengantongi izin operasional.

Kadishub Kota Malang Kusnadi berjanji akan menyosialisasikan hal itu. Namun ia harus melaporkan hasil perundingan itu kepada Wali Kota Malang M Anton. Dan ketika didesak supaya menghentikan operasional angkutan online, menurut Kusnadi Pemkot Malang tak memiliki kewenangan itu.

"Kami akan menertibkan angkutan online karena tidak memiliki izin operasional," ujar Kusnadi. (SuryaMalang.com)