Beli Freeport, Pemerintah Siapkan Rp 40 Triliun
Kepastian itu setelah amunisi dana untuk membeli sisa divestasi saham itu sudah didapatkan, yakni dari dana pensiun (Dapen) BUMN.
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
Sementara, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan, sejauh ini Freeport memang belum menyepakati divestasi saham wajib 51% sesuai PP 01/2017 apabila kegiatan produksi sudah dilakukan selama 10 tahun.
"Kita berjuang dulu bagaimana Freeport mau melakukan divestasi 51%. Nanti persoalan dengan daerah itu sambil jalan," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa kemarin.
Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama enggan berkomentar banyak. "Kami masih terus berunding dengan pemerintah," katanya.
Mudjiharno M Sudjono, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), menyatakan, sejauh ini belum ada pembahasan terkait pembelian saham Freeport McMoran, tapi kalau ada instruksi tentu akan jalan.
Dapen yang besar antara lain Dapen Telkom, Pertamina, PLN, Dapen BRI dan BNI.
"Yang penting sebagai investasi aman dan menguntungkan, pasti kita ambil. Ada hitung-hitungannya," kata Sudjono.
Tapi Mudjiharno mengingatkan, Dapen sudah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2017.
Kemungkinan dalam RKAP belum tercantum soal Freeport. Kalau dapen membeli, memakai skema penyertaan langsung, karena Freeport bukan perusahaan publik alias go public. Lalu, harus ada arahan investasi. "Tidak boleh kalau tidak ada," ujar Mudjiharno.
Saat ini total investasi dana pensiun sudah Rp 200 triliun.
"Prinsipnya begitu ada instruksi kita akan kalkulasi dan ada prosedur. Apakah semuanya akan merevisi RKAP 2017, sepanjang aman dan menguntungkan. Begitu tidak menguntungkan, ya, tunggu dulu," terangnya.(Kontan/Pratama Guitarra)
