Beli Freeport, Pemerintah Siapkan Rp 40 Triliun

TRIBUNWOW.COM, JAKARTA -- Pemerintah pusat memastikan akan mengambil sisa divestasi saham milik Freeport McMoRan di PT Freeport Indonesia sebesar 40,64%. Sebelumnya pemerintah sudah mendapatkan 9,36%.

Kepastian itu setelah amunisi dana untuk membeli sisa divestasi saham itu sudah didapatkan, yakni dari dana pensiun (dapen) badan usaha milik negara (BUMN).

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Komunikasi Hadi Djurait menyatakan, pemerintah saat ini sedang fokus melakukan negosiasi terkait izin ekspor, perubahan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan juga sisa divestasi saham.

Baca: Rekaman CCTV Detik-detik Tangki di SPBU Maros Meledak, Sejumlah Orang Terlempar

Khusus divestasi, pemerintah sudah mendapatkan kepastian dana pembelian saham divestasi itu dari dapen.

Menurutnya, dana sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Disiapkan melalui Dapen. Pemerintah yang akan ambil, ya, bukan BUMN," terangnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (7/3/2017).

Divestasi saham ini masuk dalam perundingan jangka panjang yang sedang dibahas.

Kewajiban divestasi sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Sedangkan estimasi dana yang disiapkan antara Rp 30 triliun sampai Rp 40 triliun.

"Itu yang disiapkan Dapen. Nanti tahap pertama kita ownership-nya. Operatorship masih Freeport," katanya.

Sedangkan terkait divestasi saham yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten Mimika antara 10% -20%, menurut Hadi masih dalam pembahasan.

Besaran dana yang disiapkan dapen tersebut sudah sesuai valuasi yang dilakukan pemerintah saat Freeport menawarkan 10,64% yang ditaksir sekitar US$ 630 juta.

Artinya harga wajar 51% saham divestasi Freeport versi pemerintah adalah US$ 3 miliar atau Rp 40,7 triliun.

Baca: YouTuber Ini Bongkar Ciri-ciri Warung Makan yang Pakai Penglaris, Pernah Mengalami?