Temuan e-KTP Palsu, Inilah 4 Penjelasan Pemerintah dan DPR

"Kalau kita baca kan hanya puluhan saja yang dikirim. Jadi kalau untuk kecurangan pilkada, sedikit itu," kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (10/2/2017)

Jika e-KTP palsu adalah bagian dari rencana kecurangan Pilkada, JK menegaskan hal itu tetaplah kecurangan meski tidak massif.

"Efek tetap ada, tapi tidak akan terlalu besar begitu," tambahnya.

Pihak kepolisian meminta masyarakat tidak terpengaruh atas temuan e-KTP tersebut.

"Sedang diselidiki, dan saat ini fakta- faktanya belum terdokumen," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar Jumat (10/2/2017).

"Menjelang Pilkada ini, ada hal-hal yang sifatnya sengaja digulirkan. Intinya ingin menimbulkan keresahan, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu," tambahnya.

Pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan mengenai penyebaran berita temuan e-KTP ini di media sosial.

"Sedang dilakukan penyelidikan berkaitan dengan siapa yang menyebarkan konten itu dan faktanya seperti apa. Oleh Bareskrim sedang berjalan," ucap Boy.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menganggap penemuan e-KTP menjelang Pilkada hanyalah kebetulan.

“Dari telaah intelijen Kemendagri itu pas saja, kebetulan,” ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Tjahjo memastikan tidak akan bisa terjadi kecurangan pada saat pemungutan suara, misalnya dengan cara memobilisir warga diluar Jakarta untuk memungut suara pada Pilkada DKI.

“Pada prinsipnya semua data di TPS itu terdata. Jadi kalau orang di luar Jakarta, orang Bogor ikut nyoblos enggak bisa,” tutur Tjahjo.

“Jangan sampai dia sudah pindah di kota yang tidak ada pilkada tapi dia masih menggunakan alamat lama. Makanya tujuan merekam itu. Merekam di kota-kota kecil bisa door to door,” pungkasnya.

3. Kejahatan Ekonomi

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai ‎menduga penemuan dokumen tersebut dari Kamboja dikirim ke Jakarta untuk kepentingan kejahatan ekonomi.